BPJS TK Apresiasi Pemda yang Dukung Implementasi Jaminan Sosial

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) akan memberi apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda) yang mendukung penuh implementasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan berupa Anugerah Paritrana ini akan diberikan pada akhir Februari 2019.

"Untuk penilaian tahun ini, sebanyak 33 pemerintah provinsi, 105 pemerintah kabupaten/kota, 89 perusahaan skala besar, dan 80 perusahaan skala menengah serta 33 UKM (usaha kecil dan mikro) akan dinilai oleh tim penilai. Proses penilaian dilakukan dalam beberapa tahap, dan rencananya pada awal Februari 2019 ini akan dilakukan wawancara bagi kandidat yang lolos seleksi sebelumnya," jelas Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis dalam keterangannya, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Bos BPJS TK Ancam Umumkan Vendor yang Masih Beri Gratifikasi

Rencananya, penghargaan tersebut akan diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada setiap pemenang kategori. Adapun kategori yang diberikan sama dengan periode penganugerahan sebelumnya dengan melibatkan tim penilai.

Tim penilai tersebut adalah sekretaris daerah provinsi, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat provinsi, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat provinsi, kepala dinas yang membidangi UMKM di tingkat provinsi, Apindo provinsi, serikat pekerja, dan tim dari Bidang Kepesertaan Wilayah atau Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di ibu kota provinsi.

Baca juga: BPJS TK Bentuk 'Agen' KPK untuk Cegah Pegawai Korupsi

Proses wawancara ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi berkas dan kelengkapan dokumen yang diserahkan para kandidat yang dilaksanakan pada awal Januari 2019.

"Bagi yang telah lolos seleksi tersebut, akan dilanjutkan dengan wawancara bersama tim penilai yang terdiri atas ahli jaminan sosial, praktisi, pejabat kementerian, dan tentu saja dari BPJS Ketenagakerjaan," terang Ilyas.

Adapun nama-nama tim penilai yang akan mewawancarai para kandidat antara lain dari ahli jaminan sosial Chazali Situmorang dan Hotbonar Sinaga, ahli kebijakan publik Riant Nugroho, Staf Ahli Apindo Myra Maria Hanartani, dan dari unsur serikat pekerja yang diwakili Rudi Prayitno.

Sementara itu, dari Kementerian PMK diwakili Sonny Harry Budiutomo, Kementerian Ketenagakerjaan Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, dan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan Cotta Sembiring.

Anugerah Paritrana ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mulai digalang pada 2017.

Baca juga: Di Bali, Forum 'BPJS TK' se-Asia Bahas Jaminan Sosial untuk Milenial

Tujuannya untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi dan labupaten/kota serta badan usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa mencapai hasil yang maksimal sebagai buah dari usaha besar dalam mendukung dan mengimplementasikan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing. Semoga Anugerah Paritrana ini menjadi pemicu semangat yang dapat memotivasi semua pihak agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud," pungkas Ilyas. (ega/prf)