BPJS TK Bentuk 'Agen' KPK untuk Cegah Pegawai Korupsi

Badung - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus melakukan upaya menghilangkan praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungannya. Teranyar, badan yang sebelumnya bernama Jamsostek ini 'merekrut' ratusan karyawannya sebagai agen sosialisasi sekaligus mata-mata untuk melaporkan praktik KKN.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengungkapkan saat ini sudah ada 312 orang karyawan yang ditunjuk jadi agen antikorupsi dan gratifikasi yang disebut tunas integritas. Tahun ini, dia menargetkan ada 582 orang tunas integritas untuk mengawasi sekitar 6.000 orang karyawan dari praktik KKN.

Baca juga: Masih Banyak Perusahaan Manipulasi Laporan Gaji ke BPJS TK

"Tunas Integritas ini karyawan yang akan sosialiasi dan edukasi membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya masing-masing. Perannya jadi agen KPK, dia akan jadi mata dan telinga KPK di BPJS Ketenagakerjaan, kalau lihat ada yang aneh-aneh, segera catat dan laporkan. Bagaimana cara pelaporannya? Nanti akan diatur," ujar Agus ditemui di acara Bimtek Anti Korupsi di Kuta, Badung, Rabu (23/1/2019).

Menurutnya, di negara tetangga seperti Malaysia, lembaga antikorupsi seperti KPK, punya wakil di sejumlah instansi pemerintah sebagai pengawas. Konsep pengawasan inilah yang bisa diadopsi di Indonesia. Menurutnya, dengan rasio yang ada, satu orang karyawan Tunas Integritas, bisa mengawasi idealnya 10 orang di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan ini ibarat tubuh. Kalau ingin lembaga ini bersih dari korupsi dan gratifikasi, maka harus jadi badan yang sehat. Kalau badan mau sehat, harus ada antibodi atau vaksinnya, nah 538 orang ini nantinya yang akan jadi vaksin yang disebar dari ujung kuku hingga rambut," jelas Agus.

Dirut BPJS Agus Susanto di Forum AWCS Foto: Muhammad Idris/Detikcom

Sementara itu, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, mengungkapkan pengawasan lewat 'mata-mata' KPK di BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan lantaran lembaga ini jadi pengelola dana ratusan triliun pekerja.

"BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya bukan yuridiksi KPK, karena tidak menggunakan APBN. Tapi masalahnya dana yang dikelola sangat besar sekitar Rp 360 triliun lebih, mendekati Rp 370 triliun yang tujuannya bangun kesejahteraan pekerja," tuturnya.

Dikatakan Sujanarko, para karyawan yang masuk kualifikasi Tunas Integritas nantinya akan menjalani serangkaian pelatihan untuk proses sertifikasi pengawasan antikorupsi dari KPK. Dalam UU Tipikor yang baru, sambungnya, KPK juga bisa masuk menangani kasus korupsi yang melibatkan korporasi.

Baca juga: Banyak Peserta BPJS TK Keluar sebelum Pensiun, Ini Alasannya

"Dalam Permen yang baru nanti tentang kejahatan korupsi korporasi atau swasta, KPK bisa masuk. Seperti saat Pak Dirut sampaikan ke KPK soal Lion Air yang gajinya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Ini kan bisa diusut KPK, karena ada hak pegawai yang dikorupsi," pungkasnya. (idr/ega)