Lingkaran Setan Suap: Birokrat Minta Jatah, Pengusaha Beri Rasuah

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut komitmen pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi sebenarnya sudah sesuai dengan jalur. Namun hal itu, disebut Bambang, harus ditingkatkan demi tata kelola pemerintah yang lebih bersih.

"Paling tidak ada satu progres yang cukup baik untuk investasi, tapi kita tidak bisa menyangkal setiap investor masuk ke Indonesia, dia akan tanya kepastian hukum dan kapasitas birokrasi dan tidak adanya praktik korupsi," ucap Bambang saat mengikuti diskusi dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: KPK: Harusnya Aktor Politik Teladan Antikorupsi, tapi Malah Merusak

Pemerintah, disebut Bambang, sudah memiliki Strategi Nasional Antikorupsi. Bambang menyebut, meski sistem akan lebih baik lagi, seharusnya orang yang menerapkan sistem juga harus lebih baik.

"Suap ini hal sepele, tapi terjadi berulang-ulang. Kalau saya bicara langsung dengan pelaku usaha, mengapa pengusaha swasta ditangkap KPK masih terjadi. Kita ingin maju, tapi izin nggak keluar-keluar kalau tidak ada suap tadi. Si swasta akan berpikir dua kali," sebut Bambang.

"Di sisi lain, pihak birokrasi juga harus berpikir Indonesia butuh investasi, tapi mereka berdalih kewenangan di tangan mereka dan mereka ingin dapat bagian dari investasi tersebut," imbuh Bambang.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Terus Naik Sejak Reformasi

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti korupsi yang dilakukan para aktor politik, seperti anggota Dewan hingga kepala daerah. Menurutnya, perbaikan regulasi hingga moral masing-masing orang itu perlu diperbaiki.

Selain itu, Syarif menyinggung tentang reformasi aparat penegak hukum. Dia juga mengatakan korupsi di sektor publik harus dibenahi.

"Kalau kita mau meningkatkan Corruption Perceptions Index kita lebih baik, temukan nilai yang merah ini, kita harus angkat ke atas dan saya yakin caranya kita tahu dulu. Dan tentu support rakyat Indonesia kami butuhkan untuk menjalankan tugas mulia pemberantasan korupsi," ucap Syarif. (dhn/dhn)