KPK: Harusnya Aktor Politik Teladan Antikorupsi, tapi Malah Merusak

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti peran aktor politik di negeri ini dengan jalur pemberantasan korupsi. Menurutnya, para aktor politik bukan menjadi teladan, tapi malah memberi contoh buruk.

"Kasus di KPK dari segi aktor, yang paling banyak itu aktor politik: DPR, bupati, gubernur. Seharusnya yang memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tetapi mereka yang merusak," ucap Syarif saat sesi diskusi selepas peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: KPK Heran LHKPN DPR Rendah Sejak Sistem Online: Perlu Bimbingan Khusus?

Contoh buruk yang disebut Syarif antara lain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 yang jeblok untuk kategori wakil rakyat. Syarif pun geram.

"DKI tak satu pun yang melaporkan LHKPN. Sulteng tak seorang pun yang lapor LHKPN. DPRD Papua lebih baik, ada 2,27 persen yang lapor LHKPN," ucap Syarif.

"Gimana coba, kita ingin memperbaiki, orang-orang ini tidak memberi contoh," imbuhnya.

Baca juga: DPR Cecar KPK soal Wacana Caleg Laporkan LHKPN Sebelum Dilantik

Untuk DPRD DKI sebenarnya ada data terbaru, yaitu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, yang baru-baru ini ke KPK menyetor LHKPN-nya. Selain itu, para wakil rakyat mengaku kesulitan mengisi LHKPN karena gagap teknologi (gaptek) dan alasan tidak adanya sosialisasi.

"Ini sebenarnya soal moral. Kalau kita ingin meningkatkan IPK ini, caranya tentunya kita harus bersama-sama memberantas korupsi," sebut Syarif. (dhn/fjp)