Mandala Shoji Dicari Jaksa, Pengacara: Tak Ada Perintah Pengadilan

Jakarta - Mandala Abadi Shoji dicari jaksa untuk menjalani eksekusi putusan PN Jakpus dalam pidana pemilu terkait bagi-bagi kupon umrah saat kampanye. Tapi pengacara Mandala Shoji menyebut jaksa tak punya dasar melakukan eksekusi atas vonis 3 bulan penjara.

"Pada kasus Mandala, tidak ada perintah. Bagaimana jaksa menjemput kalau tidak ada perintah?" kata pengacara Mandala Shoji, Muhammad Rullyandi, Jumat (25/1/2019).

Tak bisa dieksekusinya Mandala Shoji, menurut Rully, karena amar putusan PN Jakpus pada 18 Desember 2018 tidak memerintahkan adanya penahanan terhadap terdakwa.

Baca juga: Jaksa: Mandala Shoji Kurang Kooperatif, Masih Dicari

"Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP ada perintah penahanan terdakwa, atau terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan," paparnya.

Rully menyebut putusan banding di Pengadilan Tinggi juga hanya menguatkan putusan PN Jakpus. Menurutnya, tidak ada perintah penahanan.

"Kemudian juga sampai kami menerima vonis dari putusan PT, amar putusan menguatkan putusan PN Jakpus, tidak ada perintah penahanan. Oleh karena itu, kami melihat sebetulnya tidak ada perintah pengadilan kepada jaksa untuk melakukan eksekusi penahanan," papar dia.

Soal keberadaan kliennya, Rully mengaku belum mengetahui. Telepon seluler Mandala Shoji tak bisa dihubungi.

"Saya nggak tahu keberadaan dia di mana," paparnya.

Baca juga: Akan Dieksekusi ke Penjara, Mandala Shoji Diburu Jaksa

Di PN Jakpus, caleg DPR dari PAN Mandala Shoji divonis bersalah melanggar aturan pemilu karena membagi-bagikan kupon umrah saat kampanye. Mandala Shoji divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara.

Di Pengadilan Tinggi, pengajuan banding Mandala ditolak. Pengadilan Tinggi DKI memutuskan menguatkan putusan PN Jakpus. Tak ada upaya hukum lain karena UU Pemilu Nomor 7/2017 mengatur soal putusan pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir dan mengikat sebagaimana Pasal 482 ayat 5. (fdn/dhn)