MPR Fasilitasi Pertemuan Lembaga Amal Kuwait dengan ACT Cs

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima perwakilan dari IICO (International Islamic Charity Organization), Badr Suud Fahd Al Sumaith, yang berkedudukan di Kuwait. Dalam kesempatan itu Hidayat juga mempertemukan Badr Al Sumaith dengan perwakilan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rumah Zakat, dan PKPU Human Initiative.

Ia mengatakan perwakilan IICO saat ini sedang berada di Indonesia untuk melihat potensi kerja sama. Lembaga tersebut diketahui telah lama bekerja sama dan membantu kegiatan sosial di Indonesia.

"Lembaga IICO ini merupakan lembaga amal yang besar di Kuwait dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam urusan kemanusiaan," kata Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: HNW: Santri Itu Penjaga NKRI

Dengan menghadirkan lembaga ACT, Rumah Zakat, dan PKPU Human Initiative, Hidayat berharap ketiga lembaga tersebut dapat menjalin kerja sama dengan IICO.

"Dengan pertemuan lembaga-lembaga sejenis di Indonesia seperti ACT, Rumah Zakat, dan PKPU, maka kerja sama dengan IICO bisa dikomunikasikan," ujarnya.

Di hadapan perwakilan IICO, perwakilan ACT, Rumah Zakat, dan PKPU mempresentasikan lembaganya masing-masing dan kegiatan yang telah dilakukan.

"Saya sangat puas setelah melihat kegiatan sosial di Indonesia terutama kegiatan yang bekerja sama dengan Kuwait. Kegiatan dilakukan secara profesional, efektif, bagus," kata Badr Al Sumaith.

Baca juga: Ajak Semua Masyarakat Ikut Pemilu, HNW: Golput Bukan Solusi

Menurutnya, kegiatan sosial bukan hanya tanggung jawab lembaga sosial, tapi juga menjadi tanggung jawab pribadi. Untuk itu emir-emir di Kuwait mendonasikan untuk masyarakat dunia.

"Meskipun negara kami bukanlah negara besar, tetapi peran kami mempunyai pengaruh yang besar," imbuhnya.

Dia mengajak ACT, Rumah Zakat, dan PKPU untuk bersinergi dengan IICO. Namun, Badr Al Sumaith mengingatkan untuk bisa bekerja sama dengan IICO maka lembaga-lembaga tersebut harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Kuwait.

"Di Kuwait ada aturan, lembaga-lembaga dari luar harus diakui oleh Kuwait. Kami siap bekerja sama dengan ACT, Rumah Zakat dan PKPU," ucapnya. (prf/mpr)