ICW Soroti Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Jelang Debat Capres

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pembentukan tim gabungan penyidikan kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk jelang debat perdana capres-cawapres. ICW menilai pembentukan tim itu akan membentuk asumsi publik bahwa tim gabungan berkaitan dengan debat.

"Yang juga pasti berat dijelaskan oleh Joko Widodo sebagai incumbent adalah bagaimana soal kelanjutan kasus Novel Baswedan karena sudah 2 tahun tidak tuntas kasus ini. Beberapa hari lalu direspons oleh kepolisian dengan membentuk tim gabungan. Sulit bagi publik menghindari asumsi ini tidak dikaitkan dengan debat," kata Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz di kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Tim Gabungan Novel Dibentuk di Tahun Politik, Polri: Kebetulan Saja

Pernyataan tersebut disampaikan Donal dalam diskusi bertajuk 'Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi' yang diselenggarakan Sahabat Mahfud. Donal menilai pembentukan tim gabungan kasus Novel jelang debat seolah ingin menggugurkan pertanyaan publik yang berkaitan dengan penuntasan kasus penyidik senior KPK itu.

"Walaupun kita mendukung pembentukan tim itu sendiri sejak dari awal, tapi kemudian itu tidak direspons jauh-jauh hari saat kasus novel bergulir, satu bulan atau beberapa minggu sejak kasus itu terjadi. Diresponsnya justru beberapa hari menjelang debat capres dan cawapres yang akan datang. Seolah-olah ini menggugurkan pertanyaan publik berkaitan dengan penuntasan kasus penyidik KPK Novel Baswedan," jelasnya.

Menurut Donal, kedua paslon masih mencantumkan visi misi terkait dengan isu hukum dan pemberantasan korupsi secara umum dan normatif. Donal menilai program-program yang ditawarkan kedua paslon belum spesifik membahas isu hukum dan pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi misalnya, mencantumkan 'memperkuat KPK', tapi tidak tuntas penjelasannya bagaimana cara memperkuat KPK. Apakah dengan memperbesar anggarannya, atau membuat KPM di daerah, atau kemudian melindungi KPK agar kemudian tidak terjadi revisi UU KPK di 2019 atau di 2020 karena biasanya revisi UU itu terjadi di awal tahun, atau bagaimana? Jadi masih terlalu mengambang penjelasan soal isu korupsi di visi misi kandidat," papar Donal.

"Tapi makanya kita tunggu nanti apakah paslon akan membuat lebih detail ketika segmen 1 dan segmen 2 debat capres yang akan menjelaskan terkait dengan visi misi paslon mereka masing-masing," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tim Gabungan Novel Bukan Rekomendasinya tapi Komnas HAM

Sementara itu, dalam bidang HAM, Direktur Lokataru Haris Azhar menilai kedua paslon akan saling menahan diri untuk membahasnya saat debat. Menurut Haris, pendukung Jokowi menuduh Prabowo melakukan pelanggaran HAM di masa lalu, padahal di sisi lain Jokowi dinilainya gagal menyelesaikan kasus pelangaran HAM yang penting.

"Dua-duanya sama-sama jaga aib untuk tidak menyerang aib pelanggaran HAM di sana supaya yang di sana tidak akan menyerang dirinya, sama-sama saling sopan. Ini rasa temu kangen aja antara paslon 01 dan 02, karena sama-sama saling ngunci. Kecuali bocor, ada satu yang ngegas pasti buka-bukaan. Kalau buka-bukaan saya berharapnya seperti itu," ujar Haris.

(azr/idh)