Bupati Neneng Sarapan dengan Aher di Moskow Sambil Bahas Meikarta

Bandung - Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, mengaku pernah bertemu dengan Ahmad Heryawan alias Aher saat menjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar). Pertemuan yang disebut Neneng terjadi di Moskow, Rusia, itu membahas soal perizinan proyek Meikarta.

"Saya pernah bertemu dengan Pak Aher. Waktu itu saya delegasi ke Moskow. Saat sarapan pagi, saya bertemu (Aher)," kata Neneng saat bersaksi dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Bupati Neneng: Mendagri Pernah Minta Tolong Dibantu soal Meikarta

Dalam sidang itu, empat orang duduk sebagai terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Neneng pun terjerat kasus itu tetapi perkaranya belum disidang.

Keperluan Neneng di Moskow itu dalam rangka kegiatan yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Baik Neneng maupun Aher berada di Moskow untuk kegiatan tersebut.

Neneng kemudian mengaku berbincang dengan Aher soal Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Selain itu, Neneng menanyakan tentang perlu-tidaknya rekomendasi dari Aher untuk proyek Meikarta.

"Saya sempat bertanya, 'Ini Perda 12 seperti apa implementasinya? Apakah Bupati perlu minta rekomendasi?' Pergubnya juga tidak ada'," kata Neneng.

"Saat itu Aher bilang, ya, waktu itu dia bilang, 'Ramai banget iklannya'," imbuh Neneng.

Baca juga: Bupati Neneng Sebut DPRD Kab Bekasi Minta Uang Pelesiran ke Thailand

Perihal rekomendasi Aher untuk proyek Meikarta sempat muncul dalam surat dakwaan Billy cs. Berawal dari permintaan Deddy Mizwar kepada Neneng untuk menghentikan perizinan proyek Meikarta karena menurutnya harus ada rekomendasi Pemprov Jawa Barat.

Aher kemudian mengeluarkan keputusan yang mendelegasikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk memberikan rekomendasi tersebut. Singkat cerita, rekomendasi itu dikeluarkan bagi proyek Meikarta.

Penyidik KPK sudah memintai keterangan Aher dalam tahap penyidikan. Aher mengakui keputusannya sudah sesuai aturan.

"Harus dikeluarkan keputusan gubernur berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2014," kata Aher setelah menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu, 9 Januari lalu.

"Pemprov hanya mengeluarkan yang sudah clean and clear. Hanya keluarkan rekomendasi lahan 84,6 hektare," imbuh Aher.




Saksikan juga video '8 Jam Diperiksa, Aher Dicecar KPK soal Keputusan Izin Meikarta':

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/dhn)