"Begini ya, itulah yang saya maksud tempo hari saya mengatakan bahwa Prabowo di... memang benar bahwa aset Pak Prabowo besar, triliunan, sampai gini hari itu barang nggak bisa diapa-apain. Pak Prabowo menjual tanah ada yang mau beli, eh yang dibeli diportal. Ada batu bara yang mau berurusan, ditelepon, nggak bisa jalan, nggak ada modal kerjanya. Yang mau ini semua," kata Muzani.
Muzani menyampaikan hal itu di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019). Dia menambahkan, meski ada aset besar, hal itu dijegal jika ingin dipakai untuk kebutuhan Prabowo.
"Artinya nilai aset yang besar itu akhirnya tidak bisa menjadi daya dukung. Karena apa? Karena semua kelompok dan jenis perorangan dan lembaga usaha yang yang berpotensi bisa berurusan dengan Prabowo dijegal," kata politikus Gerindra ini.
Dia mengatakan swasta yang ingin membantu Prabowo pun mengalami hal serupa. Oleh karena itu, Muzani mengatakan pasangan nomor urut 02 ini mengandalkan bantuan dana dari masyarakat.
"Swasta-swasta yang mau nyumbang kita juga sama. Apa yang terjadi kemudian, kita hidup dengan apa adanya. Jujur saja, itulah dari Pak Sandi dan Pak Prabowo. Selain itu, urunan dikit-dikit dari masyarakat urunan dengan masyarakat Pak Prabowo datang ke Aceh disangu (dikasih uang)," ucapnya.
"Jangan tanya jumlahnya berapa, tapi mereka berpartisipasi bagaimana perjuangan ini bisa bareng-bareng. Ini yang saya maksud," tambah Muzani.
Dia menambahkan, Prabowo-Sandi juga mengalami kesulitan saat akan meminjam uang ke Bank Negara Indonesia (BNI). Muzani mengungkit nama kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang jadi pendiri BNI.
"Sampai demokrasi ini selesai, ini yang saya maksud Prabowo selalu mengatakan 'BNI itu kakek kami yang mendirikan, Margono Djojohadikusumo. Sampai sekarang kami pengin pinjam uang di bank yang didirikan oleh kakek saya, ya yang sekarang dimiliki oleh negara pun tidak bisa'. Masalahnya begitu bagaimana?" klaim dia.
Muzani mengatakan kondisi berbeda dialami kubu Jokowi. Dia mengatakan ada potensi bantuan datang dari pihak negeri.
"Jadi semua resources diarahkan ke sana. Ini baru swasta, belum lagi BUMN kita tahu lagi. Wallahualam," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin mengungkapkan ada 'kelompok golf' ikut andil menyumbang dana kampanye Pilpres 2019. TKN menyebut sumbangan tersebut tidak menyalahi aturan.
"Jadi mereka mengeluarkan sumber daya berupa... ada dua kan, cash dan bentuk barang. Ada beberapa bentuk barang disumbangkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sudah sesuai aturan dan PKPU, UU," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (11/1/2019).
Karding mengatakan para penyumbang murni memiliki motif membantu pemenangan Jokowi. Dia mengatakan bantuan yang diberikan tetap dalam aturan yang ada.
"Ya nggak apa-apa sepanjang itu boleh dalam UU dan tidak disalahkan. Kalau perusahaan kan Rp 25 (miliar), kalau perorangan kan Rp 2,5 (miliar) maksimum. Nah, yang terjadi di kita itu bahwa beberapa komunitas orang-orang yang berkumpul dalam satu komunitas misalnya itu nyumbang," bebernya. (jbr/elz)
