Cerita Menlu Retno Tak Berani Pulang Jika RI Kalah Vote DK PBB

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menceritakan lagi detik-detik Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Menlu menyebut sempat terbersit tak berani pulang ke Indonesia jika kalah vote.

"Terjadilah vote, itu rasanya aduh saya sudah nggak kebayang deh, rasa saya pada saat itu mungkin kalau kalah nggak berani pulang (ke Indonesia), kali ya," kata Menlu Retno dalam acara 'The Millennials Meet and Greet with Foreign Minister' di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kala Merah Putih Terpancang Lagi di Panggung DK PBB

Awalnya, dalam acara tersebut, diputar video saat pengumuman Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB di Markas PBB di New York, Amerika Serikat. Retno kemudian diminta berkomentar mengenai momen di video itu.

Foto: Dok. UN Photo/Manuel Elias

"Terbang, saya kalau mengingat itu mau nangis. Ketika tahun itu not only diplomat yang bekerja, tapi semua elemen anak bangsa ikut menyebarkan. Kita tahu agak berat, kita punya track record, catatan Indonesia di dunia internasional," tutur Retno.

Baca juga: Cerita Menlu Retno: Sejak RI Jadi DK PBB, Ponsel Saya Siaga 24 Jam

Retno menjelaskan, vote dilakukan tertutup sehingga dia tidak bisa memastikan negara mana yang bakal memberikan suaranya untuk Indonesia dan mana yang tidak.

"Tiga bulan terakhir menjelang 8 Juni 2018, setiap bulan saya ke New York... dan saya berkantor di salah pojok gedung PBB untuk lobi, lobi terus. Kadang-kadang saya harus pergi ke beberapa negara, ada utusan khusus Pak Hasan Wirayuda; ada Pak Umar, mantan menteri perdagangan di situ; ada Pak Wamen (Wakil Menteri); pokoknya semua yang bisa diminta tolong, kita minta tolong membantu kita untuk melobi," jelas Retno.

"Orang Indonesia ada di mana-mana, dan pada minggu terakhir sebelum 8 Juni di gedung di UN di pojok mana pun pasti ada orang Indonesia. Jadi kita turunkan diplomat Indonesia untuk melobi semua dan kita panggil, kita bilang, para pendekar-pendekar Kemenlu," imbuhnya.

Baca juga: Indonesia Jadi Anggota DK PBB, JK Minta Dukungan di Sidang Umum

Indonesia mulai bekerja sebagai anggota Tidak Tetap DK PBB per tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 nanti. Keberhasilan Indonesia jadi DK PBB juga tidak lepas dari dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman. Negara-negara tersebut akan menggantikan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda, dan Swedia. (rna/tor)