"Oh iya dong pasti (lebih sibuk), itu sih nggak usah ditanyakan. Siap-siap HP (handphone)-nya Menlu 24 jam," kata Retno usai menghadiri sidang umum PBB ke-73 di Markas PBB, New York, Kamis (27/9/2018).
Retno mengatakan Indonesia memiliki tantangan lebih besar karena statusnya sebagai anggota DK Tidak Tetap PBB. Di tempat yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyebut hal itu sebagai konsekuensi ketika RI menjadi anggota DK Tidak Tetap PBB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Status anggota DK Tidak Tetap PBB bagi Indonesia akan dimulai terhitung 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020. Namun Retno memastikan persiapan teknis sudah dilakukan bahkan sejak Oktober 2018. Nantinya menurut Retno, isu Palestina akan menjadi prioritas bagi RI.
"Mulai Oktober Pak Watap (Perwakilan Tetap Indonesia di PBB) sudah mulai masuk di dalam DK. Kita sudah masuk sebagai observer," ucap Retno.
"Mengenai prioritas sepertinya sudah jelas, dari sejak awal kampanye kita, mengenai 4 prioritas yang kita sampaikan. Dan on top dari 4 prioritas tersebut maka tentunya isu Palestina menjadi perhatian Indonesia," imbuh Retno. (rna/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini