detikNews
Senin 31 Desember 2018, 14:21 WIB

Drama Ditjen Pajak Dihukum Rp 606 Miliar Berujung Demosi 3 Hakim

Raja Adil Siregar - detikNews
Drama Ditjen Pajak Dihukum Rp 606 Miliar Berujung Demosi 3 Hakim Gedung Ditjen Pajak (Hasan/detikcom)
Palembang - Ditjen Pajak lolos dari denda Rp 606 miliar atas gugatan seorang wajib pajak, Teddy Effendi. Setelah menjatuhkan vonis, tiga hakim yang menangani kasus itu didemosi.

Berdasarkan catatan detikcom, Senin (31/12/2018), gugatan wajib pajak Teddy Effendi mulai bergulir dari dugaan penyimpangan faktur impor barang dan tidak dilaporkanya ke Ditjen Pajak. Teddy mengimpor barang-barang di luar core business perusahaan itu.


Usut punya usut, Teddy pun dijebloskan ke penjara pada 19 Maret-17 April 2015. Tidak lama ditahan, Teddy pun menjadi tahanan kota dan menjalani serangkaian persidangan.

Kasus Teddy Vs Ditjen Pajak pun terus berjalan sampai akhirnya dakwaan dari jaksa dimentahkan oleh tiga hakim PN Palembang. Dari putusan itu, jaksa pun mengajukan permohonan banding, tapi banding jaksa pun ditolak MA.

Berbekal putusan PN Palembang, Teddy kembali menggugat Kemenkeu cq Ditjen Pajak Wilayah SumselBabel. Gugatan itu diterima dan Ditjen Pajak didenda untuk membayar Rp 606 miliar.

Ditjen Pajak diminta membayar kerugian materiil PT Ina Besteel pada 2017 sebesar Rp 419.762.172.27 dan PT Agotek Andal pada 2017 senilai Rp 186.995.167.724

"Maka total kerugian seluruhnya adalah Rp 606.757.340.002," ucap majelis dengan suara bulat yang terdiri atas ketua Wisnu Wicaksono dan hakim anggota Paluko Hutagalung dan Kartijono.


Besarnya denda membuat Ditjen Pajak tak terima dan langsung banding ke PT Sumatera Selatan. Selama banding itu bergulir, ternyata ketiga hakim di PN Palembang yang menangani perkara tersebut didemosi.

Kartijono sebagai hakim PN Palembang yang berkedudukan di ibu kota provinsi, didemosi oleh MA ke pengadilan tingkat kabupaten di PN Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan Wisnu Wicaksono didemosi ke PN Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 27 November lalu.

Sementara Paluko Hutagalung, yang saat itu sebagai hakim ketua, sudah lebih dulu didemosi ke PN Tegal, Jawa Tengah. Dia didemosi ke pengadilan yang pamornya lebih rendah dari PN Palembang.

"Tempat didemosi itu sama-sama kelas I-A, Cilacap dan Tasikmalaya itu I-A juga. Kalau status pengadilan sama, hanya pamor turun. Artinya, status pengadilan kelas IA provinsi ke tingkat kabupaten," kata Humas PN Palembang, Saiman, kala itu.


Dua minggu berlalu atau 13 Desember, PT Sumatera Selatan menolak putusan PN Palembang terkait gugatan wajib pajak, Teddy Effendi. Alhasil, Ditjen Pajak kini lolos dari denda Rp 606 miliar.

"Menerima permohonan banding para pembanding tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg," putus mejelis sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, Senin (31/12).

Putusan yang dibacakan pada 13 Desember tersebut diadili oleh Ohan Burhanuddin dan dua hakim anggota Herdi Agusten dan Amin Sutikno. Selain itu, Teddy Effendi dihukum untuk dapat membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, pada tingkat pertama sebesar Rp 921 ribu dan tingkat banding sebesar Rp 150 ribu.
(ras/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com