Kaleidoskop 2018: Nonmuhrim Diharamkan Ngopi Semeja di Aceh

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 28 Des 2018 16:16 WIB
Ilustrasi (dok.detikcom)
Aceh - Bupati Bireuen Saifannur mengeluarkan edaran standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai syariat Islam. Dalam aturan tersebut, laki-laki dan perempuan nonmuhrim haram makan serta minum satu meja. Aturan itu menuai kontroversi.

Aturan standarisasi warung kopi itu dikeluarkan Pemkab Bireuen dan diteken Bupati Saifannur pada 30 Agustus lalu. Ada 14 poin yang tertuang dalam aturan tersebut. Namun yang menjadi perbincangan yaitu poin tentang larangan ngopi semeja serta pemilik warung kopi dilarang melayani perempuan di atas jam 21.00 WIB.

Edaran tersebut dibikin untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat di Kabupaten Bireuen. Pemkab Bireuen menganggap jika laki-laki dan perempuan nonmuhrim ngopi semeja, potensi terjadi perselingkuhan sangat besar.

"Itu untuk mencegah terjadinya seperti perselingkuhan. Tujuan kita mencegah agar tidak terjadi pelanggaran syariat tidak lain. Jadi itukan standar warung kopi, itu standarnya. Sedangkan wanita mau minum kopi silakan tapi dengan mahramnya. Itukan aturan syariat," kata Kadis Syariat Islam Kabupaten Bireuen, Jufliwan saat dimintai konfirmasi detikcom pada Selasa, 4 September 2018.

Aturan yang dibikin Pemkab Bireuen itu memang tidak memuat sanksi apapun. Pihak Dinas Syariat Islam hanya mengimbau dan berdakwah agar masyarakat di kabupaten berjuluk Kota Juang patuh dengan aturan syariat.

Menurut Jufliwan, aturan tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2016. Namun pada Agustus lalu, kembali diedarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pihak terkait juga menempelkan aturan tersebut dibeberapa tempat keramaian di Bireuen.

Keberadaan surat edaran tersebut viral di media sosial. Warganet ramai membahasnya. Pro dan kontra pun bermunculan. Inong Aceh Kabupaten Bireuen melayangkan protes terhadap larangan tersebut. Aturan itu dinilai tidak adil.

"Ada beberapa poin pertanyaan yang perlu dijawab oleh "Penguasa Bireuen". Apakah (edaran) ini hanya berlaku di warkop (saja). Bagaimana standarisasi di pusat pemerintahan sendiri?" kata Inong Aceh Kabupaten Bireuen, Muazzinah Yacob.

Sementara warga Bireuen juga menyuarakan protes yang sama. Anak muda Bireuen menilai larangan ngopi semeja hanya mengekang masyarakat saja. Soalnya pegawai di perkantoran masih dibiarkan bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Alasan Pemkab membuat aturan itu untuk mencegah perselingkuhan pun tidak sepenuhnya diterima. Meski demikian, beberapa kalangan menilai aturan itu sah-sah saja dibikin tapi ada beberapa poin yang dinilai kurang tepat.

Protes terkait aturan itu juga disuarakan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Kautsar M Yus. Dia menilai aturan tersebut dapat merugikan masyarakat.

"Saya melihat anjuran ini punya implikasi besar terhadap kemunduran di kabupaten Bireuen karena edaran ini akan merugikan ekonomi masyarakat bawah terutama pedagang kecil. Di Bireuen ramai perempuan yang menjadi pelaku perdagangan seperti penjual makanan, keripik, pegawai pelayanan umum dan pegawai swasta lain yang beroperasi di sana," kata Kautsar kepada detikcom.

Dia menilai aturan itu menghambat kemajuan perekonomian masyarakat. Soalnya, Bireuen termasuk salah satu kabupaten di Aceh yang hidup pada malam hari. Hal ini karena Bireuen terletak di jalur lintas Banda Aceh-Medan.

"Bireuen juga kota transit bagi dua kabupaten di atasnya yaitu Bener Meriah dan Takengon. Tentu kota Bireuen juga melayani segala keperluan dua warga di atasnya. Dengan begitu surat edaran ini bisa mengganggu atau bahkan sulit diimplementasikan. Kalau dipaksakan akan membuat hiruk pikuk Bireuen berhenti," jelas politisi Partai Aceh ini.

Sementara ulama Bireuen menyambut baik aturan yang dibikin Bupati Saifannur. Majelis Permusyawaratan Ulama Bireuen menilai, perempuan dan laki-laki nonmuhrim ngopi semeja berpotensi melanggar syariat.

"Jadi imbauan tersebut bersifat imbauan dan melekat nilai dakwah di dalamnya. Karena di tempat-tempat nongkrong biasanya kan ada hal-hal syar'i yang dilangggar. Kita ingatkan dengan imbauan ini. Alangkah baiknya jika mereka yang salah itu diingatkan. Jadi ini semua untuk kemaslahatan umat," kata Wakil Ketua MPU Bireuen, Teungku Jamaluddin Idris, Kamis (6/9).

Setelah beberapa bulan aturan dibikin, tapi hingga kini belum berlaku. Di warung kopi dan cafe, masih terlihat laki-laki dan perempuan duduk semeja untuk ngopi. Pada malam hari pun, Bireuen masih ramai seperti biasa. (asp/asp)