Bupati Serang Tegaskan RSDP Tak Lakukan Pungli pada Korban Tsunami

Jakarta - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah langsung membantah adanya pungutan liar (pungli) terhadap keluarga korban bencana tsunami di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.

Bantahan itu dilontarkan setelah ia memanggil jajaran direksi dan manajemen RSDP. Ia bahkan mendatangi RSDP untuk mengecek langsung situasi dan berbagai dokumen di RSDP keesokan harinya. Menurut Tatu, Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati sudah membantah dugaan pungli yang beredar di media massa.

"Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli itu tidak ada, tidak dilakukan manajemen RSDP," kata Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Soal Biaya Pengambilan Jasad Korban Tsunami, Ombudsman: Tidak Etis!

Setelah tsunami menerjang, mobil ambulans dan mobil jenazah milik RSDP memang diturunkan ke Kabupaten Serang dan Pandeglang untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan. Namun jika keluarga korban membutuhkan peti jenazah, ia memastikan mereka membeli dari pihak ketiga, bukan dari RSDP.

"Kalau untuk pulang, mungkin keluarga korban menghubungi pihak ketiga, bukan ambulans maupun mobil jenazah dari RSDP karena RSDP tidak menyediakan peti jenazah," ujarnya.

Ia juga menegaskan sejak awal sudah memerintahkan direksi RSDP dan puskesmas di Kabupaten Serang menggratiskan pelayanan kesehatan bagi semua korban bencana tsunami, baik yang datang dari Kabupaten Serang maupun dari Kabupaten Pandeglang. Instruksi tersebut diteruskan direksi RSDP ke semua unit pelayanan.

Baca juga: RSDP Serang Pastikan Pelayanan Korban Tsunami Selat Sunda Gratis

Terkait bukti kuitansi pembayaran dari keluarga korban, Tatu memastikan itu bukan kuitansi resmi dari manajemen RSDP. Ia pun mempersilakan kepolisian melakukan penyelidikan.

"Kami juga sudah bertemu dan rapat bersama dengan pihak kepolisian karena ini soal kemanusiaan," ujarnya.

Tatu menilai, jika benar ada oknum yang melakukan pungli, hal itu sudah mencederai citra RSDP sekaligus tidak menghargai para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelah dan ikhlas mengobati korban bencana tsunami.

"Jadi silakan diusut tuntas jika ada oknum yang melakukan pungli," tegasnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati menambahkan pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai prosedur operasional standar (SOP) untuk melayani semua korban tsunami yang datang dan memerlukan pertolongan.

"Sudah dilayani semaksimal dan seoptimal mungkin," ujarnya.

Ia juga membantah keras dugaan pungli yang dilakukan RSDP. Menurutnya, semua pelayanan dilakukan secara gratis sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan.

"Jadi memang sesuai SOP yang ada bahwa kalau ada KLB atau kejadian luar biasa, yang termasuk bencana di dalamnya, tidak dibenarkan ada pungutan. Semua pelayanan dilakukan secara gratis sesuai instruksi Ibu Bupati," tegasnya.

Sri juga menegaskan ribuan pegawai tentu tidak bisa diawasi 24 jam oleh direksi RSDP. Tapi jika ada oknum yang melakukan pungutan, hal itu di luar kebijakan RSDP.

"Pungutan apa pun di luar sepengetahuan dari direksi RSDP," tegasnya. (mul/mpr)