.webp)
"Iya mengecam. Itu bagian dari tidak etis, masak korban dipungut. Berarti ada tata kelola SDM (sumber daya manusia) yang tidak bagus," kata Kepala Ombudsman Banten, Bambang P Sumo, kepada detikcom di Serang, Banten, Kamis (27/12/2018).
Ombudsman pun mendukung adanya penyelidikan dari kepolisian terkait dugaan pungutan ke keluarga korban tsunami. Ia mengatakan pungutan tersebut mengarah pada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pihak rumah sakit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagus itu (penyelidikan kepolisian) terkait pungli arahnya dari petugas rumah sakit," ujarnya.
Ombudsman juga katanya sudah berkomunikasi dengan pihak Sekda dan Inspektorat Serang. Informasi yang diterima bahwa pihak Pemkab, menurutnya, juga siap mengembalikan uang kepada korban yang dipungut oleh oknum rumah sakit.
"Jadi Sekdanya berupaya untuk mengembalikan uang. Katanya ini di luar manajemen rumah sakit," katanya.
Pungutan terhadap keluarga korban tsunami terjadi di RSUD dr Dradjat Prawiranegara Serang sebesar Rp 3,9 juta. Sejauh ini kepolisian sudah memeriksa empat orang, termasuk kepala forensik dan anggotanya. Keempat orang yang diperiksa adalah BD, kepala forensik; FT dan AR, anggota forensik; serta BY, sopir ambulans RSUD dr Dradjat Serang.
"Sudah ada total empat orang yang kami periksa," ujar Kapolres Serang Kota AKBP Firman Affandi kepada detikcom.
Adapun Plt Direktur RSUD Serang, Sri Nurhayati, membantah hal tersebut. Menurut Sri, pelayanan sudah maksimal dan optimal.
"Terhadap pembiayaan dan kuitansi yang beredar di media massa, kami tegaskan bukan kuitansi resmi RSDP. Hal itu di luar sepengetahuan manajemen dan direksi RSDP," kata Sri.
Saksikan juga video 'Tangis Keluarga Pecah Saat Melihat Jenazah Korban Tsunami':
(bri/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
