Fadli: Penegakan HAM di Era Jokowi Belum Ada Kemajuan

Tsarina Maharani - detikNews
Senin, 10 Des 2018 16:16 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Foto: Tia Reisha/detikcom)
Jakarta - Memeringati Hari HAM Internasional, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik penegakan HAM di era Presiden Joko Widodo yang dinilai belum mengalami kemajuan. Menurut Fadli, kebebasan berpendapat di era Jokowi justru makin terancam.

"Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).

"Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia," lanjutnya.


Ia mengatakan saat ini status Indonesia turun menjadi negara 'partly free' atau 'bebas sebagian' setelah sebelumnya menyandang status 'free'. Fadli pun membandingkan Indonesia dengan Timor Leste.

"Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari 'partly free' menjadi 'free'," ujarnya.


Politikus Gerindra itu mengungkit kasus Habib Bahar bin Smith dan Ahmad Dhani. Menurut Fadli, hal itu merupakan contoh penindasan hak dasar dalam berdemokrasi.

"Kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar Smith belakangan ini melengkapi penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi," tutur Fadli.

Dia menilai pemerintah terlalu fokus mengurusi pembangunan infrastruktur, sehingga menyampingkan urusan HAM. Fadli mengingatkan keadilan ekonomi merupakan bagian dari HAM.

"Saya kira selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM," ucap Fadli.


"Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM," imbuh dia.

Karena itu, Fadli menyimpulkan pemerintahan Jokowi tak hanya mengalami kemunduran dalam kebebasan sipil, tetapi juga dalam keadilan ekonomi. Ia kemudian juga mengungkit kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

"Jadi, terkait dengan HAM, bukan hanya faktor kebebasan sipil saja yang mengalami kemunduran, namun keadilan ekonomi juga mengalami kemunduran. Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu. Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang," tegasnya. (tsa/jbr)