Hari Antikorupsi, KPK Soroti Maraknya Korupsi di DPR hingga DPRD

Jakarta - Hari ini adalah peringatan Hari Antikorupsi Internasional. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak pejabat terpilih dari kepala daerah hingga Ketua DPR terlibat kasus korupsi.

"Tema tahun ini korupsi di sektor politik karena banyak sekali pejabat terpilih yang berurusan dengan KPK, mulai bupati, DPRD, sampai DPR, banyak sekali, makanya temanya sektor politik," kata Syarif kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Menurut Syarif, jumlah pejabat politik atau politikus yang ditangkap kasus korupsi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan eks Ketua DPR Setya Novanto, selama 2015-2019. Namun Syarif tidak menjelaskan detail jumlah kerugian negara yang melibatkan pejabat politik.

Baca juga: KPK Sudah Lakukan Pencegahan Korupsi di Sektor Konstruksi

"Mulai Desember 2015 lupa persis angkanya, tapi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR dan Ketua DPR, lumayan banyak, apalagi anggota DPRD Malang. Kerugian negara juga banyak sekali," kata dia.

Untuk mencegah kasus korupsi, Syarif berharap masyarakat berperan membantu KPK. Selain itu, apabila masyarakat berurusan dengan penegak hukum, jangan menawarkan atau memberikan suap.

Baca juga: Hari Antikorupsi, ICW Ajak Masyarakat Pilih Caleg Berintegritas

"Agen antikorupsi bisa wartawan, masyarakat, siswa, serta lainnya. Kalau berurusan dengan aparat penegak hukum, jangan kita menawarkan sesuatu sogok atau berurusan regulator, jangan kita memulai menawarkan. Bahkan masyarakat tanya servis ada ongkos resmi berapa dan minta kuitansi. Kalau tidak ada, jangan dikasih," ucap Syarif.

"Aparat juga masak begini terus, kita bukan negara miskin. Kita negara sangat kaya karena miss-management dari puluhan tahun sekarang sampai begini terus," imbuh dia.

KPK memperingati Hari Antikorupsi Internasional yang dibuka oleh Presiden Jokowi pada Selasa (4/12). Bahkan KPK juga memberikan penghargaan pemerintah daerah yang bersih korupsi.



Tonton juga 'Suap DPRD Kalteng Terkait Hak Guna Usaha Perusahaan Sawit':

[Gambas:Video 20detik]

(fai/rvk)