Hanura Dukung Usul KPK Parpol Dibiayai Pemerintah, tapi...

Jakarta - Partai Hanura mendukung usul KPK agar partai politik dibiayai pemerintah. Namun Hanura mempertanyakan mekanisme penghitungan besaran pembiayaan tersebut.

"Ide KPK bagus, tapi yang menjadi persoalan apakah besaran pembiayaan setiap parpol sama besarnya atau tergantung perolehan suara seperti dana kesbangpol?" ujar Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: PPP Dukung Usulan KPK Parpol Dibiayai Pemerintah

Ketua DPP Hanura itu menilai, jika besaran biaya untuk parpol dihitung berdasarkan perolehan suara, hal itu akan sia-sia, mengingat setiap parpol memiliki biaya operasional yang sama.

"Jika sama dengan kesbangpol, maka tidak akan bermanfaat karena masing-masing parpol biaya operasionalnya kan sama!" katanya.

Baca juga: KPK Usul Parpol Dibiayai Pemerintah

KPK mengusulkan agar partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit supaya penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang memungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Dia mengatakan nantinya bisa ada sanksi jika parpol menyelewengkan dana dari pemerintah. Agus menyatakan pendanaan partai politik oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih.

"Kalau misalkan dia melanggar dalam penggunaan keuangan yang berasal dari APBN, bisa aja partai dikeluarkan, didiskualifikasi nggak bisa ikut pemilu. Jadi hal semacam itu harus diperdalam supaya tercipta lingkungan demokrasi yang bersih, kemudian sistem yang kita kenalkan lebih baik dapat didorong dan terwujud," ucapnya. (mae/gbr)