NasDem Anggap yang Bilang Korupsi Stadium 4 Orang Tak Bersyukur

Jakarta - Partai NasDem menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil jika dilihat dari naiknya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ada. Menurut NasDem, yang tak bisa menghargai prestasi dalam pemberantasan korupsi adalah orang yang tidak bersyukur.

"Patut disyukuri bahwa kita berhasil pada tahap sekarang dalam upaya memberantas korupsi. Orang yang tidak bisa menghargai posisi yang diraih oleh RI dalam upaya pemberantasan korupsi sekarang adalah orang tidak bisa bersyukur. Jika ia tokoh, maka tokoh tersebut adalah sangat berjiwa partisan, dan selalu bersikap apriori. Ia tidak bisa mengapresiasi prestasi bangsanya sendiri," kata anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi kepada detikcom, Selasa (4/12/2018) malam.

"Jangan-jangan yang dihargai justru prestasi masa Jenderal Soeharto. Padahal, sifat kekuasaan yang dibangun Jenderal Soeharto dulu itulah nyaris menjustifikasi korupsi di Indonesia," sambungnya.

Baca juga: NasDem Tak Teken Pakta Integritas Partai di Hari Antikorupsi

Dia kemudian bicara soal masa orde baru. Taufiqulhadi menilai saat masa pemerintahan Presiden Soeharto korupsi marak terjadi di Indonesia.

"Dalam model kekuasaan Pak Harto itu, korupsi dibenarkan untuk membeli loyalitas anak buahnya. Anak-anaknya sangat kaya karena kroniisme itu, dan tentu saja menantunya," ujarnya.

Menurutnya, penanganan korupsi di Indonesia saat ini sudah lebih baik. Dia menilai ada sikap politik yang kuat dari pemerintah untuk keluar dari jeratan korupsi, dibuktikan dengan perbaikan sejumlah sistem.

"Ada suatu sikap politik yang kuat dari pemerintah untuk keluar dari jeratan korupsi, misalnya dengan mempermudah pengurusan berbagai izin. Memperpendek jangka waktu pengurusan izin usaha," jelasnya.

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago Foto: Dok. Pribadi

Selain itu, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan pemberantasan korupsi menjadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dibuktikan dengan banyak pejabat yang ditangkap dan tidak adanya intervensi hukum dalam kasus korupsi.

"Itu makanya di era Jokowi banyak pejabat dan politisi yang ditindak KPK. Karena memang sebelumnya di negeri ini korupsi pernah jadi budaya terutama di lingkaran dekat kekuasaan. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi harusnya pemerintah di apresiasi karena mampu bersih-bersih diri dari oknum-oknum sisa-sisa masa lalu," jelasnya.

Dia juga mengatakan NasDem berupaya mencegah korupsi dengan menerapkan politik tanpa mahar. Irma menyebut hal tersebut merupakan sikap nyata dalam mendukung pemberantasan korupsi.

"Itu salah satu bentuk tindakan nyata agar mengurangi politik biaya tinggi yang kerap menjebak kepala kepala daerah," tutur Irma.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Bilang Korupsi Kita Stadium 4

Sebelumnya, Jokowi mengatakan loncatan CPI atau Indeks Persepsi Indonesia Indonesia dari 1998 hingga 2018 sangat signifikan. Saat ini CPI Indonesia ada di angka 37. Jokowi pun menegaskan jangan sampai ada yang mengatakan indeks korupsi di Indonesia sudah masuk tahap stadium 4.

"Dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi CPI ke angka 37, ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada," kata Jokowi seusai Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2018 di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Soal korupsi sudah stadium 4 atau kategori parah ini juga sempat disinggung oleh capres Prabowo Subianto. Saat itu dia mengatakan korupsi yang akan merusak masa depan Indonesia.

"Korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Ini yang merusak masa depan kita," kata Prabowo saat menjadi pembicara di The World in 2019 Gala Dinner di Grand Hyatt Hotel, Singapura, Selasa (27/11) lalu. (haf/haf)