ADVERTISEMENT

MA: 2 Hakim yang Di-OTT KPK Sempat Dipanggil Ketua PN Jaksel

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 29 Nov 2018 17:26 WIB
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa hari lalu. Sebelum ditangkap, keduanya sempat dipanggil Ketua PN Jakarta Selatan Arifin.

Menurut jubir Mahkamah Agung (MA), Suhadi, kedua hakim itu ditanya soal kendala dalam perkara-perkara yang ditangani. Kepada Arifin, Iswahyu dan Irwan mengaku tidak ada kendala.

"Pimpinan Jaksel sekarang ini baru 3 bulan, baru dilantik beberapa bulan lampau. Dan beliau menurut cerita, pada sore hari itu dia sudah memanggil para hakim yang pegang perkara potensi perhatian publik, sudah ditanya apa ada masalah, termasuk dua orang ini. Mereka bilang nggak ada masalah," kata Suhadi saat konferensi pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).




Suhadi menjelaskan apa yang dilakukan Arifin merupakan salah satu bentuk pengawasan. Sebab, ketua pengadilan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan jajarannya.

Suhadi menuturkan ketua pengadilan bisa dikenai sanksi jika terbukti tidak melakukan pengawasan. Walaupun, sambung dia, itu terkait kasus korupsi yang tidak melibatkan ketua pengadilan.

"Tapi kalau dia (ketua PN) kurang melakukan pengawasan dan pembinaan, dia bisa kena sanksi seperti di Bengkulu, dicopot. Tapi itu kan diproses oleh MA," jelasnya.




Suhadi menyebut MA akan memeriksa Arifin dan Ketua PN Jaktim Sumino. Sumino diperiksa karena salah seorang tersangka kasus suap Iswahyu dan Irwan adalah panitera PN Jaktim, Muhammad Ramadhan.

"Jelas ini akan dievaluasi oleh Badan Pengawas MA. Apakah pimpinan pengadilan sudah sesuai apa nggak sama MA? Dia punya kewajiban untuk bina dan mengawasi para anggotanya, dan demikian dari badan pengawas akan memeriksa, apakah pernah rapat pembinaan dan lainnya," papar Suhadi.

"Kalau sudah optimal dilakukan upaya tersebut, tapi mereka masih lakukan (korupsi), maka atasannya bisa lepas dari sanksi," imbuhnya.

Hakim Iswahyu dan Irwan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disebut KPK mulanya menerima Rp 150 juta terkait dengan putusan sela atas gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources. Keduanya juga dijanjikan menerima duit Rp 500 juta dari pihak penggugat lewat pengacara Arif Fitrawan untuk putusan gugatan.

Duit Rp 500 juta disiapkan pengacara Arif, yang bersumber dari Martin Silitonga. Duit ini dibawa ke M Ramadhan, panitera pengganti PN Jaktim yang pernah bertugas di PN Jaksel. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan dan menyita duit yang sudah ditukar dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD 47 ribu. (zap/zak)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT