PKS Janji Hapus Pajak Motor, Pengamat Soroti Dampak Lingkungan

Jakarta - PKS menjanjikan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup. Seandainya hal itu diterapkan, salah satu isu yang dikhawatirkan ialah dampak lingkungan.

"Dengan banyak pajak dihilangkan, masyarakat semakin termotivasi membeli kendaraan motor, dan masalah lingkungan ketika motor makin banyak, itu harus diperbaiki keberlanjutan," ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah saat diskusi di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: JK ke PKS soal Hapus Pajak Motor: Bagaimana Caranya Bangun Daerah?

Rusli mengatakan kebijakan PKS yang ingin menghapus pajak motor itu harus dipikirkan secara matang, tidak hanya memberikan janji kepada masyarakat tapi juga memperhatikan lingkungan sekitar. "Harus ada dampak panjangnya, seperti lingkungan bagaimana dampaknya," ucapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Road Safety Association Ivan Virnanda. Ivan mengatakan izin mengemudi bagi seseorang penting dan berpengaruh pada tingkat kecelakaan.

Dia pun menilai kebijakan ini belum cocok untuk diadopsi di Indonesia. Sebab, kebijakan tersebut mengadopsi dari negara maju yang angka kecelakaan motornya rendah di negara tersebut.

Baca juga: PKS Vs Fahri Hamzah soal Pajak Motor

"Kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri, kita nggak bisa nilai kita sendiri bisa berkendara atau nggak. Jadi SIM itu kan kompetensi, adalah satu sisi hal lain yang harus kita perhatikan, dan kebijakan SIM seumur hidup itu kan negara maju. Bagaimana tingkat kecelakaan? Tingkat kecelakaan di sana rendah, kan? Jadi kita belum saatnya (mengadopsi kebijakan tersebut)," tegasnya.

Sementara itu, jubir PKS Pipin Sopian mengatakan tetap pada dua janji kampanye tersebut untuk menghadirkan kampanye dengan adu gagasan. Dia menilai dua janji kampanye tersebut adalah bukti PKS berpihak pada rakyat yang mementingkan keadilan.

Baca juga: PKS Tepis Fahri: Janji Hapus Pajak Motor demi Keadilan Sosial

Pipin juga mengatakan tujuan mengkampanyekan hal ini adalah meringankan beban masyarakat, meskipun menuai banyak kontroversi dari sejumlah pihak.

"Apa tujuan kami kampanyekan program ini? Pertama, kami ingin meringankan beban masyarakat yang saat ini dilihat dan kita rasakan beban masyarakat berat, tarif listrik tinggi. Kedua, kita ingin berikan rasa keadilan masyarakat di mana saat ini orang kaya diberi banyaknya insentif dengan memberikan tax amnesty, memberikan pengurangan pajak terhadap perumahan, hingga ada usulan penghapusan pajak kapal pesiar," pungkasnya. (zap/jbr)