PKS Tepis Fahri: Janji Hapus Pajak Motor demi Keadilan Sosial

PKS Tepis Fahri: Janji Hapus Pajak Motor demi Keadilan Sosial

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Senin, 26 Nov 2018 13:35 WIB
Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin. (Dok. DPP PKS)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai janji PKS, yang akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor jika menang pada Pemilu 2019, tak relevan. PKS menepis penilaian itu.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengatakan janji itu tetap relevan. Apalagi, menurutnya, selama ini insentif pajak hanya dinikmati orang-orang kaya.

"Selama sistem transportasi publik masih buruk, masyarakat akan tetap menjadikan motor sebagai salah satu alat transportasi alternatif," ujar Suhud kepada wartawan, Senin (26/11/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena fungsi motor saat ini relatif sangat penting bagi masyarakat, maka wajar jika diberi insentif. Selama ini insentif pajak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya seperti tax amnesty dan lain-lain," imbuh dia.


Suhud juga menepis tudingan Fahri bahwa janji penghapusan pajak sepeda motor hanya untuk kepentingan elektoral. Sebab, bagi partainya, janji tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Penilaian kami serahkan kepada masyarakat. Namun, bagi kami, itu adalah salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial," kata Suhud.

Menurut Suhud, janji itu akan diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah. Mengingat, bagi mereka, sepeda motor merupakan sarana untuk mencari nafkah.

"Bagi masyarakat lapis bawah, baik di desa maupun di kota, motor juga berfungsi sebagai alat produksi. Motor digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencari nafkah," ujarnya.

Sebelumnya, PKS berjanji memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak sepeda motor akan mengurangi beban masyarakat.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).


Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kemudian menyerang janji tersebut. Fahri menilai janji tersebut tak relevan. Sebab, untuk menuju peradaban yang lebih maju, PKS seharusnya mendorong pengurangan sepeda motor di Indonesia dengan cara menaikkan pajak.

"Ini mau berjuang buat siapa ini? Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan, dong," ujar Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11). (mae/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads