Seskab: Obesitas Regulasi di Indonesia Sering Tumpang-Tindih

Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut Indonesia mengalami obesitas regulasi dengan banyaknya regulasi dari tingkatan undang-undang hingga peraturan daerah. Akibatnya, banyak regulasi yang tumpang-tindih dan menimbulkan permasalahan.

"Regulasi-regulasi yang banyak itu terkadang bukan malah menciptakan keteraturan dan ketaatan hukum, tetapi malah menimbulkan permasalahan. Sebab, regulasi yang dibuat sering kali tumpang-tindih dan bertentangan satu sama lain (overregulated)," ujar Pramono di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Hal ini disampaikan Pramono dalam seminar nasional tentang reformasi hukum. Selain banyak regulasi yang tumpang-tindih, menurut Pramono, banyaknya regulasi terkadang membatasi ruang gerak pemerintah dan mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat.

"Regulasi di Indonesia berjumlah hingga puluhan ribu, mulai dari tingkatan undang-undang sampai dengan tingkatan peraturan wali kota," katanya.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi, Obesitas Hukum Malah Tumbuh dari Daerah

Selain masalah kualitas dan kuantitas, penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga cukup kompleks dan berpotensi menimbulkan masalah. Pramono mencontohkan penyusunan RUU di Indonesia dilakukan melalui banyak pintu, seperti Kemenkum HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet, sehingga memperlama proses sinkronisasinya.

"Mengetahui kondisi seperti itu, Presiden menyampaikan agar kementerian atau lembaga lebih memfokuskan pembentukan perundang-undangan pada sisi kualitasnya dan bukan kuantitasnya. Presiden juga mengingatkan kepada para menteri kabinetnya untuk tidak membuat aturan yang tidak diperlukan dan berkoordinasi dalam rapat terbatas sebelum mengeluarkan peraturan menteri," jelas Pramono.

Seskab Pramono Anung dalam seminar nasional tentang reformasi hukum. (Nur Azizah/detikcom)

Menurut Pramono, pemerintah sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah penataan regulasi. Akan tetapi, upaya itu belum cukup untuk mengatasi masalah regulasi yang sangat kompleks.

"Salah satu solusi untuk mengatasi masalah regulasi adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan itu dilakukan dengan cara membentuk suatu organ atau institusi tunggal (single centered body) pembentuk peraturan perundang-undangan," paparnya.

Baca juga: Demi Pancasila, Kumham akan 'Sensor' Semua Rancangan Regulasi

Disebutkan Pramono, pemerintahan Jokowi-JK telah menjadikan reformasi hukum sebagai salah satu program prioritas. Salah satu aspek penting reformasi hukum adalah pembenahan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Tertib Regulasi Jadi Kunci, Ini Strategi Babat Obesitas Hukum

Untuk menata obesitas regulasi, pemerintah Indonesia pada September lalu menjalin kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan. Kerja sama ini dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Kabinet dan Ministry of Government Legislation Republic of Korea (MoLEG). Minister of Government Legislation Korea Selatan, Kim Oe Sook, juga hadir dalam acara seminar tersebut.

Seskab Pramono Anung dalam seminar nasional tentang reformasi hukum. (Nur Azizah/detikcom)

"Hukum adalah sebuah komitmen negara. Undang-undang membuat masyarakat tahu apa yang bisa mereka lakukan dan menaikkan kepercayaan mereka terhadap negara. Dan kepercayaan masyarakat adalah titik awal dari perkembangan suatu negara," ujar Kim dalam kesempatan yang sama.

"Dengan tujuan agar dipercaya oleh masyarakat, undang-undang harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, organisasi yang bersatu dan profesional harus mengawasi perundang-undangan pemerintah," kata Kim.


Saksikan juga video 'Puan dan Pramono Anung Diseret Novanto Terima Duit e-KTP':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/nvl)