DetikNews
Selasa 27 November 2018, 05:33 WIB

PKS Vs Fahri Hamzah soal Pajak Motor

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
PKS Vs Fahri Hamzah soal Pajak Motor Foto: Ari Saputra
Jakarta - Janji PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri mempertanyakan tujuan PKS yang ingin memperjuangkan RUU tersebut.

"Ini mau berjuang buat siapa ini? Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan, dong," ujar Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).


Menurut Fahri, janji PKS tersebut tak relevan. Sebab, untuk menuju peradaban yang lebih maju, PKS seharusnya mendorong pengurangan sepeda motor di Indonesia dengan cara menaikkan pajak.

"Ini juga nggak ada risetnya. Itu salah itu, ya. Kita itu justru kalau peradaban mau lebih maju mengurangi motor. Karena motor, menurut saya, mohon maaf, ya, kendaraan darurat," papar Fahri.

Fahri menuturkan, seharusnya politik dijadikan ajang untuk memperjuangkan perlindungan bagi rakyatnya, bukan untuk kepentingan elektoral semata.

"Kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," tegas Fahri.

"Jadi filsafatnya, yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah, itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini. Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Lo, kok dibalik sama PKS, gimana, sih," imbuh dia.




PKS sendiri menepis anggapan Fahri. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin menilai janji penghapusan pajak motor tetap relevan. Apalagi, sambung Suhud, selama ini insentif pajak hanya dinikmati orang-orang kaya.

"Selama sistem transportasi publik masih buruk, masyarakat akan tetap menjadikan motor sebagai salah satu alat transportasi alternatif," ujar Suhud kepada wartawan, Senin (26/11/2018).

Suhud juga menepis tudingan Fahri bahwa janji penghapusan pajak sepeda motor hanya untuk kepentingan elektoral. Sebab, bagi partainya, janji tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Penilaian kami serahkan kepada masyarakat. Namun, bagi kami, itu adalah salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial," tutur Suhud.




Sebelumnya, PKS berjanji memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila menang di Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.
(fdu/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +