Menag Siap Kaji Saran KPK soal Pembuatan Kartu Nikah

Jakarta - KPK meminta Kementerian Agama (Kemenag) mempertimbangkan program kartu nikah karena khawatir ada kejadian markup anggaran seperti program e-KTP. Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan mengkaji masukan itu.

"Itu masukan yang sangat baik bagi kita menunjukkan betapa tingkat kepedulian masyarakat dan semua pihak terhadap program-program yang dilaksanakan Kemenag begitu besar," kata Lukman di kompleks DPR, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Baca juga: Kemenag Buat Kartu Nikah, Ini Kata KPK

Ia mengaku akan mengkaji masukan KPK terkait program kartu nikah. Ia mengaku masukan tersebut diterima dengan lapang dada.

"Tentu semuanya itu kita terima dengan jiwa besar sebagai masukan yang terus harus didalami dan kita kaji secara mendalam. Jadi kita terima kasih kepada itu semua," ujarnya.

Baca juga: KPK Minta Pertimbangkan Soal Kartu Nikah, Komisi VIII Bela Kemenag

Sebelumnya, KPK meminta Kemenag mempertimbangkan matang kebijakan kartu nikah karena akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. KPK meminta Kemenag mempertimbangkan juga manfaat-manfaat yang didapat dari kartu nikah tersebut.

"Jadi saran KPK, semestinya kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu, sebelumnya perlu dikaji secara matang terlebih dahulu sejauh mana urgensinya dan sejauh mana kartu tersebut nanti bermanfaat, apalagi kalau menggunakan keuangan negara," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/11).

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 1 M untuk Cetak Sejuta Kartu Nikah

Beda buku nikah dengan kartu nikah (Mindra Purnomo/detikcom)

"Jadi harapannya, imbauan pencegahan ini tidak perlu disambut atau direspons secara reaktif, karena kami justru berharap kejadian seperti kasus e-KTP, meskipun e-KTP itu selembarnya nilainya tidak terlalu mahal, tetapi ketika dikalikan dengan jutaan lembar. Di mana diduga ada markup untuk e-KTP, maka tentu tentu nilai kerugian negaranya bisa sangat besar," jelas Febri.

(yld/jbr)