PPP Terima Perwakilan Gereja Bahas RUU Pendidikan Keagamaan

Jakarta - Pimpinan Badan Musyawarah Antar Gereja (BUMAG) dari berbagai daerah mengunjungi kantor DPP PPP. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan mereka ke Fraksi PPP DPR pada 31 November lalu untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (RUU PPK).

Rombongan GAMAG diterima langsung oleh Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy dan Sekjen PPP Arsul Sani serta sejumlah pengurus harian DPP PPP. Hadir juga politisi senior PPP, Emron Pangkapi.

Baca juga: Rommy Sebut Yusril Terima Ajakan Hijrah Jokowi

Menurut pimpinan rombongan BAMAG, Pendeta Agus Susanto, pihaknya sengaja mendatangi PPP karena mengetahui bahwa RUU ini merupakan insiatif partai berlambang Kakbah tersebut. BAMAG ingin memberi masukan karena RUU ini juga mengatur pendidikan Kristen, khususnya sekolah mingguan.

"Setelah mengetahui RUU PPK ini insiatif PPP, kami langsung berkeinginan untuk melakukan kunjungan. Hal ini juga untuk terus membangun dialog yang baik antaragama," kata Agus yang juga merupakan pimpinan Gereja Kristen Jawa (GKJ) tersebut dalam keterangan tertulis
Rabu (7/11/2018).

Agus berharap dari pertemuan ini pihaknya bisa menjelaskan kepada umat Kristiani persoalan lahirnya RUU dan isi yang ada di dalamnya.

Baca juga: Dinilai Parpol Informatif, PPP: Bentuk Tanggung Jawab ke Masyarakat

Sementara itu Romahurmuziy atau Rommy menyampaikan bahwa sebagai partai berbasis agama, PPP tidak hanya mengayomi umat Islam, namun semua umat beragama di Indonesia.

Ia juga menyampaikan bahwa RUU yang diinsiasi PPP ini pada awalnya hanya perkait pendidikan diniyah dan pesantren. Namun dalam dinamikanya berkembang mencakup pendidikan keagamaan lainnya.

Rommy menyebut bahwa pihaknya terbuka atas semua masukan. Pada dasarnya RUU ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi semua lembaga pendidikan keagamaan.

"Nanti kami akan mengundang seluruh perwakilan agama baik dari Umat Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Hindu untuk memberi masukan dalam FDG (Focus group discussion)," kata Rommy.

Sementara terkait sejarah RUU ini, Rommy menyebut bahwa pihaknya ingin memberikan landasan hukum bagi pendidikan pesantren yang usianya sebenarnya lebih tua dari Indonesia. Bahkan ada pesantren yang sudah berdiri tahun pada abad ke-15 yang hingga saat ini masih berdiri.

"Jumlah pesantren di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 28 ribu dengan santri mencapai 4 juta orang. Belum lagi alumninya yang pasti jauh lebih besar," kata Rommy.

Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia. Bahkan pada awalnya adalah lembaga pendidikan Hindu. Sedangkan kata "santri" berawal dari kata "cantrik" yang berasal dari kata Sanskerta.

"Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang melahirkan para santri yang mempunyai pemahaman Islam yang tawasut (tengah-tengah), tawazun (imbang), tasamuh (toleran), iktidal (tegas punya prinsip)," pungkas Rommy. (mul/mul)