MA Kabulkan Gugatan OSO, ICW: Putusan Ajaib!

Indra Komara - detikNews
Rabu, 31 Okt 2018 13:02 WIB
Foto: Diskusi di ICW soal putusan MA (Indra-detik)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI. ICW bahkan menyebut putusan itu sebagai keputusan ajaib.

"Ajaib karena MK dalam perkara 30 itu secara eksplisit sudah disampaikan, tak berlaku di pemilu 2024 tapi berlaku di 2019. Karena memang proses pencalonan saat diketok MK sedang pada tahapan on going, belum calon tetap, itu yang kemudian mahkamah berpendapat masih ada ruang waktu bagi kandidat untuk melepas baju partai untuk menjadi anggota DPD," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2018).

Selain putusan gugatan OSO, ICW juga menyoroti keputusan MA yang mengabulkan napi korupsi nyaleg. Sebab, kata Donal keputusan itu terganjal pasal 55 undang-undang MA.



"Dalam dua bulan ini ada putusan ajaib dari MA pertama PKPU terkait larangan mantan narapidana korupsi dibatalkan juga oleh MA, pertimbangannya justru MA belum boleh memutus perkara yang diajukan M Taufik karena ada ganjalan pasal 55, MA tak bisa yudisial review sepanjang undang-undangnya diuji MK. Tapi kemudian mereka bersurat tak ada pasal tersebut," kata Donal.

"Jadi dasarnya bukan kewenangan MA, tapi dasarnya adalah surat dari MA sehingga mereka menerobos pasal 55 undang-undang MK. Ini putusan ajaib," lanjut dia.

Balik lagi soal gugatan OSO yang dikabulkan MA. MA juga diminta menjelaskan secara rinci poin apa saja yang dikabulkan terkait gugatan OSO dobel job pengurus parpol dan senator.



"Kenapa dibahasakan dugaan putusan, karena belum bisa baca putusan MA, baru hanya pernyataan singkat dari jubir MA yang mengatakan benar bahwa itu dikabulkan. Tapi perintah putusan itu kita tidak tahu," kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di lokasi yang sama.

"MA harus segera, kalau memang ada putusannya dipublikasikan apa yang dikabulkan MA, tapi orang nggak tahu apa yang dikabulkan, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum padahal harus kemudian jelas apa yanh dikabulkan dan diputus," sambungnya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya putusan MA itu harus disertai surat resmi.

"Bagaimana bisa putusan hukum dari lembaga hukum resmi tanpa didukung surat keputusan resminya. Karena itu kita bisa katakan ini masih rumor atau hoax. Tapi saya kira penting merespons ini cepat karena tak ingin mendiskusikan secara lama mubazir membicarakan lembaga yang tak punya sumbangsih," kata Lucius.



Saksikan juga video 'OSO Dicoret dari Daftar Caleg DPD':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/rvk)