Eksekusi Rp 16 Triliun Perusahaan Perusak Hutan Tunggu Surat KLHK

Pekanbaru - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendesak Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengesekusi putusan MA soal PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Perusahaan itu dihukum bayar Rp 16 trilun karena merusak hutan di Riau. PN Pekanbaru menyebut harus ada permohonan eksekusi.

"Yang namanya eksekusi harus ada permohonan dulu. Prosedur itu harus dilalui dulu, ngga bisa langsung-langsung ada eksekusi," kata humas PN Pekanbaru, Asep Koswara saat dihubungi detikcom, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: KLHK Desak PN Pekanbaru Eksekusi Rp 16 Triliun Si Perusak Hutan

Namun demikian, Asep belum bisa memastikan apakah permohonan eksekusi dari KLHK tersebut sudah disampaikan apa belum.

"Nanti kita koordinasi sama Ketua PN, ketepatan beliau hari ini tidak di tempat. Biasa untuk permohonan eksekusi langsung ke Ketua PN," kata Asep.

Masih menurut Asep, untuk melaksanakan eksekusi juga bukan hal yang mudah. Sebab, untuk melaksanakan hal itu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Kita juga harus koordinasi dengan pihak aparat keamanan terlebih dahulu. Jadi ga bisa lansung-langsung begitu saja, butuh koordinasi," kata Asep.

Baca juga: Jokowi dan Kemenangan Rp 18 Triliun Melawan Pembakar Hutan

Sebagaimana diketahui, MA memberikan hukuman kepada PT MPL membayar Rp 16 triliun karena dianggap telah merusak lingkungan di Riau. Perusahaan ini diminta mengganti rehabilitasi lahan, penanama jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan faunan, dan inokulasi mikroba seluas 5.590 hektare. (cha/asp)