DetikNews
Rabu 26 September 2018, 20:01 WIB

TGUPP Anies Sebut Izin Reklamasi Sejalan dengan KLHK

Indra Komara - detikNews
TGUPP Anies Sebut Izin Reklamasi Sejalan dengan KLHK Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengatakan pencabutan izin pulau reklamasi sudah sejalan pemerintah pusat. Marco mengatakan pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (setuju). Ya tentu saja karena Ibu Menteri adalah pemerintah pusat yang kita anggap demikian. Tapi jangan lupa, bahkan kalau kita berpegang pada keppres yang lama, itu kan wewenang perizinan tetap ada di Gubernur. Itu yang tidak boleh disalahtafsirkan," kata Marco di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).


Marco menuturkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bertemu dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Dalam pertemuan itu membahas kebijakan lingkungan di Jakarta, termasuk soal reklamasi. Siti, kata Marco, mengatakan kebijakan lingkungan di Pemprov DKI sejalan dengan pemerintah pusat.

"Iya, jadi minggu lalu kan Pak Gubernur ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Di situ kami sampaikan dan Ibu Menteri mengatakan apa yang dilakukan atau menjadi kebijakan sudah koheren istilah beliau, maksudnya koheren itu sejalan," terang Marco.


Pemprov DKI, lanjut dia, akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penataan di wilayah pesisir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dilibatkan untuk koordinasi terkait pengelolaan wilayah darat dari pulau reklamasi.

Nantinya koordinasi itu akan dibuat satu raperda sebagai dasar hukum dari pengelolaan pulau reklamasi.


"Dalam sistem tata ruang kita itu ada dua rezim. Misalnya kalau tata ruang laut itu harus konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara kalau ruang darat itu konsultasi dengan Kementerian ATR dan Kepala BPN," jelas dia.

"Tapi nanti ya dijadikan satu (raperda). Tidak apa-apa. Kita sedang proses untuk konsultasi tetap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tentu saja dengan Kementerian ATR dan Kepala BPN," lanjut Marco.


Sebelumnya, Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Dicabutnya izin tersebut sudah melewati verifikasi secara detail di badan koordinasi pengelolaan pantai utara Jakarta.

"Sebanyak 13 pulau yang sudah mendapat izin melakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta, bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," kata Anies.
(idn/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed