DetikNews
Senin 24 September 2018, 13:50 WIB

Ombudsman: Hampir Semua LP di Indonesia Tak Penuhi Standar

Ibnu Hariyanto - detikNews
Ombudsman: Hampir Semua LP di Indonesia Tak Penuhi Standar Ombudsman menggelar jumpa pers dengan Dirjen Pas. (Ibnu/detikcom)
Jakarta - Ombudsman RI melakukan pengawasan hingga sidak ke seluruh lembaga permasyarakatan (LP) di Indonesia. Ombudsman menyebut banyak LP yang belum memenuhi standar.

"Seperti yang saya sampaikan di 34 provinsi kami turun, ada beberapa hak warga binaan yang belum terpenuhi haknya sesuai dengan aturan dan standar yang mereka terima," kata anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Ninik menemukan di sejumlah LP hampir seluruh warga binaan tidak memiliki pengetahuan soal tempat pengaduan, tentang hak cuti bersyarat, tentang hak cuti menjelang bebas, hingga tentang hak cuti mengunjungi keluarga. Dia menyebut persentasenya mencapai 100 persen.



"Kan yang paling sederhana pengetahuan tentang hak itu, mereka saja 100 persen tidak mengetahui," ucapnya.

Kemudian Ninik mencontohkan beberapa LP yang tidak memenuhi standar terkait pengetahuan warga binaan yang kurang baik itu antara lain Lapas Kelas IA Tanjung Gusta, Lapas IIB Poliwali, Lapas Kelas IIA Batam, dan Rutan Lhoknga Aceh.

Selain pengetahuan warga binaan yang kurang baik, Ninik menemukan beberapa LP yang sarana dan prasarananya kurang layak bagi warga binaan. Dari ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, hingga pemberian kualitas makanan.

"Ada keluhan akan ketersediaan kualitas makan. Baik dari sisi kurang memadainya ketersediaan makanan yang butuhkan, seperti nasi, sayur, dan daging secara berkala demikian juga kualitas makanan. Sebagian warga binaan permasyarakatan di rutan atau lapas menyatakan tidak pernah diberikan sayur dan dalam 10 hari tidak ada lauk berupa daging. Terdapat makanan yang hampir basi ketika diberikan ke warga binaan permasyarakatan," ungkapnya.



Menurut Ninik, keluhan itu ditemukan ketika berada di Lapas Kelas IIA Tuminting Manado, Lapas IIB Polewali, dan Lapas Kelas IIA Ambon. Tak hanya itu, Ninik mengatakan masih ada LP yang memiliki perbedaan fasilitas di ruang tahanan, salah satunya di Lapas Sukamiskin Bandung.

"Ditemukan adanya perbedaan fasilitas di dalam kamar hunian, antara lain penambahan wallpaper dinding, karpet, toilet duduk, hingga shower kamar mandi. Bentuk kamar berbeda," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, juga hadir Dirjen Pas Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami. Utami mengatakan akan segera menyurati seluruh jajaran terkait temuan Ombudsman itu.

"Hal-hal seperti ini akan menjadi catatan-catatan penting. Kami segera setelah ini berkirim surat kepada seluruh jajaran karena 2018 akan sudah mau berakhir menuju 2019. tentu kita harus berani untuk menentukan hal seperti catatan Ombudsman RI," kata Puguh.

Terlepas dari itu, Utami mengatakan ada 5 LP yang sudah mendapat penilaian wilayah birokrasi bersih. Kelima LP itu adalah Lapas Cipinang, Lapas Perempuan Semarang, Lapas Malang, Lapas Metro, dan Rutan Cirebon.

"Ada beberapa lapas dan rutan seperti misalnya di ada 5 lapas yang sekarang ini sudah mendapatkan penilaian untuk wilayah birokrasi bersih melayani, perlu beliau juga kami bawa sebagai contoh," ucap Puguh.
(ibh/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed