Jumat 21 September 2018, 13:49 WIB
Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Segera Cair, Mediasi Kumham Efektif
Foto: Sidang nonlitigasi korban salah tangkap dan Kemenkeu (Yulida-detik)
Denpasar -
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencairkan dana korban salah tangkap Andro-Nurdin akhir tahun ini. Hal itu setelah dimediasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Vs LBH Jakarta.
Pola mediasi ini baru dibuka 3 bulan, tetapi sudah ada 25 pengajuan perkara. Hal ini menandakan sarana baru itu sangat penting dirasakan.
"Banyaknya, permohonan yang masuk ke Kementerian hukum dan HAM menunjukkan titik kenyamanan para pihak yang dapat mengungkapkan semua persoalan yang dihadapi dari adanya suatu regulasi di saat pemeriksaan. Mengingat kondisi yang sama tidak pernah dirasakan saat melakukan hak uji materiil di Mahkamah Agung (MA), karena bersifat tertutup," kata pakar hukum Universitas Udayana, Bali, Jimmy Usfunan kepada detikcom, Jumat (21/9/2018).
Saat ini, sengketa judicial review ala MA hanya orang vs pemerintah. Namun, tidak ada forum sengketa pemerintah vs pemerintah. Padahal, banyak peraturan yang saling tumpang tindih di antara pemerintah sendiri.
"Mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan menggunakan pendekatan musyawarah ini, diyakini tidak memunculkan friksi yang kuat antar para pihak yang sedang berseteru, karena mengedepankan mediasi. Dengan kepercayaan publik yang semakin meningkat terhadap penyelesaian sengketa non litigasi peraturan perundang-undangan, dan diyakini permintaan penyelesaian sengketa nonlitigasi ke depan akan meningkat," ujarnya.
Namun, payung hukum mediasi ini baru dinaungi Peraturan Menteri. Sehingga sudah saatnya diberi payung hukum yang lebih kuat yaitu Peraturan Presiden.
"Ini demi meningkatkan kewibawaan mekanisme penyelesaian sengketa jalur non litigasi ini serta meningkatkan ketaatan para pihak yang berseteru. Begitu juga, meyakinkan kepada publik bahwa mekanisme penyelesaian ini, merupakan bentuk komitmen Presiden dalam memangkas regulasi yang bermasalah," papar Jimmy.
Tonton juga '10 Tahun Penjara Buat Korban Salah Tangkap':
(asp/rvk)
Pola mediasi ini baru dibuka 3 bulan, tetapi sudah ada 25 pengajuan perkara. Hal ini menandakan sarana baru itu sangat penting dirasakan.
"Banyaknya, permohonan yang masuk ke Kementerian hukum dan HAM menunjukkan titik kenyamanan para pihak yang dapat mengungkapkan semua persoalan yang dihadapi dari adanya suatu regulasi di saat pemeriksaan. Mengingat kondisi yang sama tidak pernah dirasakan saat melakukan hak uji materiil di Mahkamah Agung (MA), karena bersifat tertutup," kata pakar hukum Universitas Udayana, Bali, Jimmy Usfunan kepada detikcom, Jumat (21/9/2018).
Saat ini, sengketa judicial review ala MA hanya orang vs pemerintah. Namun, tidak ada forum sengketa pemerintah vs pemerintah. Padahal, banyak peraturan yang saling tumpang tindih di antara pemerintah sendiri.
"Mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan menggunakan pendekatan musyawarah ini, diyakini tidak memunculkan friksi yang kuat antar para pihak yang sedang berseteru, karena mengedepankan mediasi. Dengan kepercayaan publik yang semakin meningkat terhadap penyelesaian sengketa non litigasi peraturan perundang-undangan, dan diyakini permintaan penyelesaian sengketa nonlitigasi ke depan akan meningkat," ujarnya.
Namun, payung hukum mediasi ini baru dinaungi Peraturan Menteri. Sehingga sudah saatnya diberi payung hukum yang lebih kuat yaitu Peraturan Presiden.
"Ini demi meningkatkan kewibawaan mekanisme penyelesaian sengketa jalur non litigasi ini serta meningkatkan ketaatan para pihak yang berseteru. Begitu juga, meyakinkan kepada publik bahwa mekanisme penyelesaian ini, merupakan bentuk komitmen Presiden dalam memangkas regulasi yang bermasalah," papar Jimmy.
Tonton juga '10 Tahun Penjara Buat Korban Salah Tangkap':
(asp/rvk)
