Gerindra-PKS Harus Setor 2 Nama Calon Wagub DKI ke Anies Baswedan

Jakarta - Gerindra dan PKS masih berebut kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Sesuai aturan, calon Wagub DKI yang diusulkan partai harus disetujui Anies Baswedan.

UU yang mengatur pengisian jabatan wagub adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 2015. Pengisian kekosongan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: PSI Desak Anies Tolak M Taufik Jadi Wagub DKI

Namun Gerindra dan PKS, selaku partai pengusung Sandiaga, tak bisa langsung mengusulkan nama calon wagub ke DPRD DKI. Usul calon wagub hanya bisa dibawa ke DPRD oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Gerindra dan PKS harus menyetor dua nama kepada Anies. Lalu, nanti Anies-lah yang mengusulkan nama tersebut ke DPRD DKI lewat rapat paripurna.

"Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," jelas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar merujuk pada ayat 2 Pasal 176.

Baca juga: Keppres Pemberhentian Terbit, NasDem Minta Wagub Segera Diisi

Sejauh ini, Gerindra sudah memutuskan satu nama calon Wagub DKI, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Sedangkan PKS masih memilih satu di antara sejumlah nama, yaitu Nurmansjah Lubis dan Mardani Ali Sera. Belakangan, nama Syaikhu muncul dan dikabarkan menjadi calon kuat.

PKS berharap Gerindra DKI legawa melepas posisi tersebut untuk PKS, sehingga tak perlu ada voting di paripurna DPRD DKI. Namun Gerindra tetap ingin mengusung M Taufik dan yakin memenangi voting.



Saksikan juga video 'Gerindra Tak Nafsu Cari Pengganti Sandi, Tapi Usulkan M Taufik':

[Gambas:Video 20detik]

(tor/tor)