DPRD DKI Usulkan Anggaran Kain Kafan hingga Sound System Rp 3 M

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menanyakan fasilitas uang tunai bagi warga miskin untuk membeli kain kafan Rp 800 ribu. Taufik khawatir dihapusnya anggaran tersebut akan menyulitkan warga miskin dalam mempersiapkan pemakaman.

"Ini dulu ada uang Rp 800 ribu untuk warga buat kain kafan apa masih ada? Emang orang miskin nggak boleh mati?" kata Taufik dalam rapat Badan Anggaran KUPA-PPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Kehutanan DKI Siti Hasna mengatakan ada SK Gubernur Tahun 2016 yang melarang penggunaan uang tunai. Atas dasar aturan tersebut, mulai 2017 tidak ada pembagian uang Rp 800 ribu untuk membeli kain kafan.

Baca juga: Viral Dangdutan di Area Kuburan Jaktim, Ini Cerita di Baliknya

"Tapi kami tetap melayani, jasa saja. Kami hadir ke keluarga miskin, kami membawa peralatannya sekaligus," ujar Hasna.

Mendengar hal tersebut, Taufik meminta Dinas Kehutanan memberi sosialisasi terhadap pelayanan yang diberikan Pemprov DKI kepada warga miskin. Menurutnya, banyak warga yang masih menganggap layanan tersebut berbayar karena banyaknya pungutan liar dan memberatkan bagi warga miskin.

"Ibu umumkan nggak, DKI menyediakan papan, kain kafan?" ujar Taufik.

Baca juga: Sandi: Lahan Pemakaman DKI Cukup, Kami akan Siapkan 208 Hektare

Rapat Badan Anggaran KUPA-PPAS di DPRD DKI. (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan DKI Djafar Muchlisin mengakui ada pungutan liar di pemakaman. Dia mengaku susah melakukan penertiban karena melibatkan masyarakat sekitar, tapi pihaknya siap menindak pekerja harian lepas (PHL) jika terbukti terlibat.

"Pungutan liar memang menjadi PR kami, Pak, termasuk juga makam-makam fiktif. Kami tidak menyalahkan warga, tapi kalau yang tergabung di PHL sudah jelas, kalau ada kesalahan PHL dilakukan pemecatan kerja atau sanksi-sanksi," ucapnya.

Pemimpin Badan Anggaran DPRD DKI, Ferrial Sofyan, mengusulkan penambahan anggaran untuk fasilitas bagi warga yang meninggal. DPRD menyepakati untuk kain kafan, sound system, dan papan dianggarkan masing-masing Rp 200 juta di tiap kota madya hingga Desember 2018.

"Kita sepakati ya Rp 200 juta untuk papan, Rp 200 juta untuk kafan, dan Rp 200 juta untuk tenda. Kalikan lima (wilayah kota) Rp 600 juta, jadi sama dengan Rp 3 miliar," ujar Ferrial sambil mengetuk palu.

Baca juga: Wali Kota: Makam Kampung Apung Sulit Dipindahkan

Lahan untuk Makam di DKI Cukup untuk Dua Tahun

Kepala Dinas Kehutanan DKI Djafar Muchlisin menuturkan lahan makam di DKI cukup untuk dua tahun ke depan. Lahan tersebut kebanyakan berada di pinggiran Jakarta.

"Untuk pemakaman kita masih ada, di Pondok Rangon dan Tegal Alur itu kira-kira masih cukup untuk dua tahun lagi. Tapi memang selama ini yang menjadi favorit itu yang berada di lokasi strategis, seperti Karet Bivak, Menteng Pulo," kata Djafar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Djafar mengatakan penuhnya lahan hanya terjadi di beberapa lokasi strategis. Lokasi tersebut penuh karena banyak diperebutkan warga.

"Yang tidak cukup tempat strategis, seperti Karet Bivak, Menteng Pulo, dan Tanah Kusir," jelas Djafar. (fdu/jbr)