DPRD DKI Tolak Usulan Anggaran Nikah Massal

Jakarta - DPRD DKI mencoret usulan anggaran nikah massal di APBD-Perubahan 2018. Alasannya, anggaran yang diusulkan di APBD-Perubahan 2018 hanya penebalan atau penipisan anggaran, bukan pengusulan program baru.

Usulan itu diajukan oleh Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta yang mengusulkan anggaran Rp 556 juta. Angaran tersebut digunakan untuk bingkisan kepada pasangan yang ikut dalam nikah massal sebanyak 534 pasangan.

Baca juga: Siri Sejak Lulus SMA, Sari Deg-degan Nikah Massal di Kejagung

"Kita ingin masing-masing kelurahan mengirim dua pasangan. Nanti ada 534 pasang yang akan diberikan bingkisan," kata Pelaksana harian Biro Dikmental Jafar Abdul Malik dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang memimpin rapat enggan menyetujui usulan tersebut. Menurutnya, usulan tersebut merupakan usulan baru yang tidak diusulkan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD).

Baca juga: Nikah Massal Bubar, Pasangan Ini Pulang Sambil Berangkulan

"Kita setujui saja usulan ditolak," ucap Triwisaksana.

Senada dengan Triwisaksana, Sekda DKI Saefullah, juga menyetujui dicoretnya usulan itu. Dia mengatakan kalau dipaksakan dimasukkan maka akan melanggar aturan.

Baca juga: Anies: Tiap Pasangan Nikah Massal Dapat 1 Gram Emas dan Tabungan

"Salah kalau mereka mengajukan baru," ujar Saefullah.

Rencananya, anggaran tersebut akan diusulkan pada APBD Murni 2019. Pemprov DKI ingin kembali menyelenggarakan nikah massal yang pernah dilakukan akhir tahun 2017 lalu.


Simak Juga '4000 Pasangan Nikah Massal di Korea Selatan':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/jbr)