Mendagri: Tak Ada Pemilih Ganda Jika KPU Gunakan Data DP4

Jakarta - Koalisi Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan 25 juta data pemilih ganda untuk Pemilu 2019. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, pemilih ganda tidak akan ditemukan jika KPU menggunakan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) Kemendagri.

"Sebenarnya kalau ditanya pemilh ganda, harusnya ditanyanya ke KPU. Kalau KPU berdasarkan data DP4 Kemendagri harusnya clear, karena data kami data by name dan by address," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Wiranto Minta DPT Ganda Segera Dicoret Agar Tak Disalahgunakan

Tjahjo menjelaskan, DP4 Kemendagri telah didata secara rinci berdasarkan nama, alamat. Bahkan, pemilih remaja yang baru menginjak usia 17 tahun pada hari H pencoblosan juga telah terdaftar.

"Saya kira kalau KPUD merujuk data yang sudah diserahkan, seharusnya tidak ada ganda. Kalau toh ada, itu teknis," katanya.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandiaga Optimalkan 10 Hari Perbaikan DPT

Tjahjo mengatakan, ia juga telah menurunkan jajarannya untuk menyisir pemilih ganda dalam DPT bersama KPU dan Bawaslu. Penyisiran tersebut dilakukan hingga 10 hari ke depan.

"Kami sekarang sudah ada tim di KPU, menyisir terus update, mengecek," kata Tjahjo.

Baca juga: Timses Jokowi Ajak Perbaiki DPT Bersama, Ini Respons Kubu Prabowo

Seperti diketahui, Koalisi Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan 25 juta data ganda pada daftar pemilih tetap (DPT). Data hasil temuan itu sudah disampaikan ke KPU pada Rabu (5/6).

Terkait data ganda ini, KPU melakukan penyempurnaan DPT hingga Sabtu (15/9). Selanjutnya, KPU akan menggelar penetapan rekapitulasi DPT tingkat nasional hasil perbaikan pada Minggu (16/9) nanti.

Penyempurnaan ini melibatkan Bawaslu, parpol, dan Kemendagri. Selain menyisir data ganda, penyempurnaan DPT ini juga mencari adanya data pemilih yang tak memenuhi syarat.

Penyempurnaan data ini terbagi dua. Pertama, dilakukan di pusat dan dapat langsung dihapus. Kedua, bisa juga diserahkan kepada daerah untuk kembali dilakukan verifikasi. (mae/dkp)