DetikNews
Rabu 05 September 2018, 19:55 WIB

Anies: 49 Persen Warga DKI Ngontrak

Mochamad Zhacky - detikNews
Anies: 49 Persen Warga DKI Ngontrak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat koordinasi Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Balai Kota DKI. Anies sempat menyinggung soal persentase penduduk Ibu Kota yang tinggal di rumah kontrakan.

"Hidup di kota (Jakarta) ini harus ada tempat tinggal, 49 persen penduduk DKI ngontrak, minjam tempat. Oh ya, kota-kota besar lain, megapolitan lain juga begitu," kata Anies saat sambutan dalam rapat AAIPI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).


Menurut Anies, mayoritas warga luar di Jakarta memilih mengontrak karena dekat dengan kantor. Berbeda dengan alasan warga Jakarta yang memilih mengontrak.

"Tapi mereka (warga luar Jakarta) meminjam by choice, karena mayoritas pekerjaan dan lain-lain, lalu memilih untuk mengontrak. Kalau di sini (Jakarta), itu karena tak terjangkau harganya. Kami di pemerintah tidak bisa mengatakan bahwa let the market work," terang Anies.

Anies kemudian menghubungkan kondisi warga yang mengontrak dengan ketimpangan ekonomi. Menurut Anies, salah satu penyebab ketimpangan ekonomi adalah ketidakmampuan warga membeli rumah.

"Ini PR tambahan. Ketimpangan kita dahsyat di Jakarta dan salah satu penyebab ketimpangan adalah tidak punya rumah. Ini kita semua mengalami begitu," tutur Anies.

Karena itulah alasan Pemprov DKI mencanangkan program rumah DP Rp 0. Anies yakin, lewat program itu, masalah ketimpangan ekonomi yang timbul akibat ketidakmampuan warga membeli bisa diminimalkan.

"Punya rumah, maka kesejahteraan kita, aset kita naik terus bukan? Wong tanah di Jakarta eskalator kesejahteraan. Ikut di situ, terbawa ke atas. Tidak usah berbuat apa-apa, nilainya naik terus," ujar Anies.

"Karena itu, mengapa kita ngotot (rumah) DP nol rupiah, ngotot orang memiliki rumah, supaya dia terbawa di dalam eskalator sosial ekonomi lewat nilai tanah dan bangunan. Ini dasarnya," imbuhnya.


Pemprov DKI hingga kini masih menggodok skema pembayaran program rumah DP Rp 0. Namun untuk lahannya sudah ditentukan, yakni di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
(zak/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed