Jadi Korban Salah Tangkap, Tukang Cobek Gugat Polri Rp 1 Miliar

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa dan mengamini vonis bebas Tajudin. Alhasil, tukang cobek itu terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi korban salah tangkap Polres Tangsel. Langkah hukum segera diambil Tajudin.

"Kami akan menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan selanjutnya kami akan mengajukan Praperadilan untuk meminta pertanggungjawaban, meminta ganti kerugian Kepolisian Resort Tangerang Selatan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang," kata kuasa hukum Tajudin dari LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie kepada detikcom, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: MA Bebaskan Tukang Cobek yang Jadi Korban Salah Tangkap

Jauzie lalu merinci kerugian materiil dan immateril yang dialami Jauzie. Berdasarkan Peraturan Pemerintan (PP) 'Ganti Rugi Salah Tangkap', Tajudin hanya berhak mendapatkan ganti rugi maksimal Rp 100 juta. Ditambah dengan kerugian immateril Rp 4 juta per hari selama dipenjara.

"Munculah angka Rp 1,072 miliar ditambah Rp 100 juta. Total Rp 1,1 miliar," kata pengacara probono itu.

Meski demikian, pihak Tajudin harus banyak bersabar. Sebab, banyak gugatan praperadilan korban salah tangkap yang menang, tetapi uang negara belum mengucur. Salah satunya kasus pengamen Cipulir yang jadi korban salah tangkap di kasus pembunuhan.

"Pengamen Cipulir saja sampai sekarang belum dapat," ujar Hamim.

Baca juga: Tukang Cobek Terancam 15 Tahun Bui, Bagaimana Artis Anak yang Dieksploitasi?

Sebagaimana diketahui, Tajudin mulai menghuni penjara sejak 20 April 2016 malam karena dituduh mempekerjakan dua anak yakni Dendi dan Cepi. Tajudin dikenakan Pasal Perdagangan Orang/UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jo UU Perlindungan Anak. Tajudin dituduh mengeksploitasi anak.

Pada 12 Januari 2017, PN Tangerang memutus melepaskan Tajudin dari segala tuntutan hukum. PN Tangerang menyatakan apa yang dilakukan Tajudin bukanlah mengeksploitasi anak sebagaimana maksud dan tujuan UU TPPO, tetapi bertujuan membantu warga di lingkungannya agar mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Pada 14 Januari 2017, Tajudin keluar dari Rutan Tangerang. Tajudin sempat menggugat UU Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menjadi pasal karet, tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerimanya. MK menilai apa yang dialami Tajudin bukanlah kerugian konstitusional, tetapi karena kesalahan penerapan hukum konkret. (asp/asp)