Ahli di Sidang M Taufik: KPU DKI Mesti Taat Aturan PKPU

Faiq Hidayat - detikNews
Jumat, 24 Agu 2018 10:35 WIB
Sidang Ajudikasi M Taufik (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjadi saksi ahli dari KPU DKI Jakarta dalam sidang ajudikasi terkait aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg. Sidang ajudiksi tersebut terkait perkara Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.

Titi menyatakan KPU DKI sudah taat menjalani Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 soal larangan eks koruptor dilarang nyaleg. Dia menyetujui langkah KPU menaati perangkat UU, dalam hal ini PKPU.

"Dalam pencalonan, KPUD tidak ada pilihan lain untuk taat dan patuh dalam perangkat UU Pemilu," ucap Titi saat sidang ajudikasi di kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung Sunter, Jakarta, Jumat (24/8/2018).


Titi menyebutkan KPU DKI justru akan dipertanyakan jika tidak melaksanakan aturan PKPU tersebut. Apabila seorang calon anggota legislatif yang keberatan terhadap aturan itu, ia bisa mengajukan gugatan di Mahkamah Agung.

"Justru jadi masalah kalau menyimpang, untuk keberatan ke MA. Justru bermasalah kalau tidak ikuti aturan main. Tahun 2017 ada aturan KPU tidak sesuai, kami uji di MA. Karena kontrol harus dilakukan semua pihak bisa katakan tidak sesuai dan sesuai," tutur Titi.

Kepada Titi, anggota KPU DKI Partono bertanya tepat-tidaknya Bawaslu DKI menjadi tempat keberatan aturan PKPU itu. Titi menyebutkan Bawaslu DKI boleh menyelesaikan sengketa dalam menilai ketaatan KPU DKI.


"Bawaslu boleh menyelesaikan sengketa dalam penilaian dipastikan ketaatan KPU sudah prosedur aturan main dalam penyelenggaraan pemilu. Koreksi KPU apakah putusan taat atau tidak. Dan KPU DKI taat atau tidak aturan," jelas dia.

M Taufik sebelumnya kembali maju di Pileg 2019 tapi terganjal PKPU, yang mengatur eks koruptor tak boleh nyaleg. Taufik, yang merupakan mantan Ketua KPUD DKI, pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi.

Taufik terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta saat pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004. Meski ada larangan tersebut, Taufik tetap mendaftar ke KPU dan hasilnya ditolak sehingga ia mengadu ke Bawaslu DKI.

Perihal pendaftarannya ini, Taufik juga menggugat PKPU ke MA. Taufik sempat melakukan mediasi dengan KPU soal pencoretan namanya dalam pendaftaran Pileg 2019, tapi hasilnya buntu sehingga dilakukan sidang ajudikasi. (fai/elz)