"Sejauh ini kita sudah bisa anggarkan awalnya Rp 1 triliun dari kementerian-kementerian. Tapi sambil menunggu data yang lengkap dan akurat dari pemda, berapa sebenarnya rumah yang rusak berat, rusak sedang dan ringan," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).
Baca juga: Korban Gempa Lombok Dapat Libur Cicil KPR |
JK lalu memaparkan isi Instruksi Presiden (Inpres) terkait gempa NTB. Salah satu isinya terkait penanganan gempa NTB yang tetap dilakukan dengan bantuan pemerintah pusat, meski gempa NTB tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Kembali kita sampaikan (di Inpres) bahwa yang penting bukan status nasionalnya. Semua bencana pasti secara nasional kita bantu jadi tidak ada soal," kata JK.
Jika gempa NTB diputuskan menjadi bencana nasional, maka penanganannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun saat ini Pemda NTB masih dapat mengatasi dampak gempa NTB.
"Sekarang tetap pemda (NTB). Karena pemdanya berjalan dengan baik. Beda dulu tsunami (Aceh) itu collapse semuanya. Itu yang membedakannya," ucapnya.
Setelah meninjauh penanganan gempa NTB, JK juga menilai penanganan yang dilakukan Pemda NTB berjalan dengan baik. JK menegaskan, setelah masa tanggap darurat 25 Agustus mendatang selesai, maka rehabiliasi akan dilakukan.
"Mulai persiapannya kira-kira butuh sebulan. Baru pembangunan rumah-rumah itu kira-kira enam bulan," tuturnya.
JK mengungkapkan, saat ini distribusi bantuan kepada para korban terus dilakukan ke tenda-tenda pengungsian. Didistribusi bantuan ditangani langsung oleh Korem setempat dan dibantu oleh BNPB
"Jadi yang bertanggungjawab di lokasi itu daerah yang dalam hal ini ketuanya adalah komandan Korem dan bekerja efektif, dan datanya lengkap. Tapi sumbangan bukan hanya dari pemeirntah tapi masyarakat, orgamnisasi palang merah, lembaga-lembaga lainnya, sosial lainnya. Itu hanya mungkin diserahkan di tempat terdekat, ada juga yang sampai ke daerah," jelasnya. (nvl/nkn)
