DetikNews
Senin 20 Agustus 2018, 17:34 WIB

Gerindra Frustrasi Gempa Lombok Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Gerindra Frustrasi Gempa Lombok Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional Sara Djojohadikusumo (Foto: Instagram)
FOKUS BERITA: Gempa Lombok 6,9 SR
Jakarta - Meski Lombok berkali-kali diguncang gempa hingga mengakibatkan kerusakan parah, status bencana nasional belum juga ditetapkan pemerintah. Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra mengaku frustrasi.

Anggota Komisi VIII DPR F-Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebut isi UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana--yang jadi rujukan penetapan status bencana--tidak jelas. Dia lalu berbicara soal pihak-pihak yang mengaitkan status bencana nasional dengan efek turunnya sektor pariwisata Lombok.

"Untuk masalah ini, saya sudah sangat frustrasi dengan pemikiran beberapa orang yang menganggap hal itu akan mengganggu industri pariwisata kita," ujar Sara, sapaan Rahayu, Senin (20/8/2018).


Sara menilai persepsi sektor pariwisata NTB terdampak negatif jika status bencana nasional diterapkan sangat tidak tepat. Kebutuhan rakyat atas bantuan maksimal akibat gempa Lombok lebih penting.

"Pertanyaan saya, bagaimana bisa kita bandingkan industri pariwisata kita dengan masyarakat kita yang sedang membutuhkan bantuan kita dan banyak yang kehilangan nyawa karena pemda kewalahan," ucap Sara.

Meski menyebut UU Penanggulangan Bencana tidak jelas, Sara menegaskan sudah ada upaya Komisi VIII DPR melakukan revisi pada 2015. Namun, karena beberapa UU lebih dulu masuk Program Legislasi Nasional, rencana tersebut belum terwujud.

Kembali ke soal penanggulangan gempa Lombok. Sara mengatakan upaya penanganan oleh pemerintah daerah sudah baik, tetapi wilayah yang harus dijangkau sangat luas. Jumlah korban, disebut Sara, terus meningkat seiring dengan gempa susulan berulang kali, belum lagi markas BPBD setempat rusak serta tenaga medis yang sangat kurang.

"Saya ada orang-orang di lapangan jadi sangat tahu kondisinya karena mendapat laporan dari foto sampai video," ucap Sara.


Keponakan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menyarankan pemda setempat menyatakan tak mampu menangani sendiri gempa Lombok. Sara mendengar isu sebenarnya Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) pernah menimbang dan meminta pemerintah pusat agar gempa Lombok jadi bencana nasional.

"Setahu saya, Pak Gubernur pernah meminta pertimbangan pemerintah pusat, tapi sepertinya masih diminta untuk ditetapkan sebagai status darurat, bukan nasional," sebut Sara.

Bencana Nasional Pengaruhi Citra Petahana?

Senada dengan Sara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR F-Gerindra Sodik Mujahid menyebut pemerintah seharusnya tak segan menerapkan status bencana nasional dalam kasus gempa Lombok. Sodik menyebut lingkup wilayah bencana, yakni lintas provinsi, membuat kejadian di Lombok belum dapat disebut bencana nasional.

"Walau begitu, seharusnya jangan terlalu kaku karena jumlah korban dan kerusakan sudah sangat serius," kata Sodik.

Sodik mengatakan, tanpa status bencana nasional, pemerintah tetap dapat memberi bantuan maksimal. Meski demikian, dia memandang status bencana nasional sebaiknya diterapkan agar negara lain dapat memberi bantuan.

"Tanpa status bencana nasional, bantuan negara luar tidak bisa masuk," katanya.

Sodik menduga keengganan pemerintah pusat menerapkan status bencana nasional di NTB berkaitan dengan pilpres. Citra petahana, yang dalam hal ini Joko Widodo, menurut Sodik, bisa terimbas.

"Saya khawatir keraguan pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional atas pertimbangan politik, yakni adanya bencana nasional di Indonesia, di saat persiapan pilpres yang nanti akan mengganggu citra capres petahana," katanya.
(gbr/tor)
FOKUS BERITA: Gempa Lombok 6,9 SR
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed