Dilema Yusril berangkat dari tinjauannya terhadap Ijtimak Ulama, sebuah forum yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Sebagaimana diketahui, forum itu menghasilkan rekomendasi dukungan pencapresan untuk Prabowo Subianto. Ijtimak Ulama juga merekomendasikan dua nama sebagai cawapres Prabowo Subianto, yakni politikus senior PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad. Prabowo dapat memilih salah satu dari dua nama kandidat cawapres itu.
Namun Prabowo tidak memilih dua nama ulama itu, melainkan memilih Sandiaga Uno, politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta. Sandiaga Uno jelas bukan ulama, melainkan pengusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di kalangan ulama peserta ijtimak di Hotel Peninsula, sikap Prabowo yang tidak memilih UAS (Ustaz Abdul Somad) atau USA (Ustaz Salim Segaf Al Jufri) juga masalah. Sekarang, siapa yang tidak taat kepada ulama?" kata Yusril sebagaimana dimuat di akun Instagram @yusrilihzamhd, yang diakses detikcom, Selasa (14/8/2018).
Yusril sendiri mengaku akun itu bukanlah miliknya, karena dia tak punya akun Instagram. Meski begitu, konten tulisan di akun Instagram itu memang merupakan materi yang diperuntukkan bagi internal PBB. Dia mengizinkan materi itu dikutip.
Yusril berharap ada hasil bijak dari Ijtimak Ulama II, yang akan membuat keputusan jadi tidak mendukung Prabowo. Yang jelas, Yusril melihat keputusan Prabowo memilih sosok non-ulama bertolak belakang dari keputusan Jokowi yang memilih Ketua Umum MUI sekaligus Rais Aam PBNU, Ma'ruf Amin.
"Itulah yang menjadi dilema dan mengapa sebabnya kami sementara ini menempatkan diri berada di tengah. Jokowi yang tidak dikomando ulama manapun memutuskan memilih ulama sebagai pendampingnya. Sementara Prabowo yang dikomando ulama untuk memilih ulama, malah memilih pengusaha," tutur Yusril kepada detikcom, Selasa (14/8/2018).
Terlepas dari dilema yang dialami Yusril, sebenarnya PBB merupakan partai yang diasosiasikan dekat dengan massa Islam. Bersama Partai Gerindra, PAN, dan PKS, PBB dikelompokkan dalam Koalisi Keummatan. Namun kini Yusril menilai koalisi itu cuma semu.
"Koalisi keummatan hanya fatamorgana yang tidak pernah ada di alam nyata. Partai Bulan Bintang tidak pernah terlibat di sana, bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara," kata Yusril dalam penyampaian materinya kepada kader internal PBB.
Dia merasa Gerindra, PKS, dan PAN bergerak sendiri tanpa menghubunginya guna berembuk soal koalisi. Dia ingat, Prabowo pernah mengatakan kepada para tamu dan peserta Ijtimak Ulama di Menara Peninsula, Jakarta Barat, 27 Juli 2018, bahwa Prabowo telah mencoba menghubunginya namun tidak pernah bisa karena Yusril di luar negeri terus. Yusril menyatakan keterangan Prabowo sebagai fitnah.
Baca juga: Yusril: Siapa yang Tidak Taat pada Ulama? |
"Apalagi Ketua Umum Gerindra secara terbuka memfitnah saya dengan mengatakan bahwa beliau memang mengaku terus terang tidak pernah berbicara dengan Ketua Umum PBB karena 'tiap kali dihubungi beliau selalu berada di luar negeri'. Mana ada aktivis PBB yang membela ketua umumnya yang diperlakukan seperti itu?" kata Yusril.
Yusril juga menduga Gerindra, PAN, dan PKS punya keinginan tidak baik terhadap PBB. Tiga partai pendukung Prabowo itu dirasa Yusril bakal senang bila PBB terjungkal di lubang kematian politik.
"Kesan saya, bagi Gerindra, PKS, dan PAN, PBB ini lebih baik masuk liang lahad daripada tetap ada," kata Yusril.
Yusril bercerita saat PBB mengalami kesulitan untuk berproses ikut Pemilu 2019. Ada 21 daerah pemilihan PBB yang terganjal proses KPU. Tiga partai itu tak membantunya, malah partai yang disebutnya sekuler yang membantunya.
"Kita sudah sering bantu Gerindra, tetapi ketika partai kita terpuruk dikerjain KPU, apakah ada sekadar salam menunjukkan simpati kepada kita? Baik Gerindra maupun PKS, PAN, yang disebut Koalisi Keummatan itu tidak pernah ada," kata Yusril
Jawaban dari Gerindra, PKS, dan PAN
Gerindra mengatakan Prabowo tak bermaksud memfitnah Yusril, bahwa Yusril sulit dihubungi untuk diajak bicara soal koalisi. Hanya saja, Gerindra memprioritaskan berbicara dengan parpol yang punya kursi di DPR.
"Terus terang bukan nggak diajak, kita pasti akan mengajak PBB tapi memang skala prioritas waktu itu adalah partai-partai yang mempunyai kursi di DPR, karena itu sayarat mencalonkan Pak Prabowo untuk memenuhi presidential threshold," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Selasa (14/8/2018).
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria juga menyatakan tak ada niatan pihaknya menjerumuskan PBB ke liang kubur politik. "Nggak... Gerindra, PKS, PAN nggak mungkin begitu sama PBB," ujar Riza.
Adapun PKS lebih berhati-hati berbicara. Dia tak ingin memperkeruh suasana sehingga menolak banyak berkomentar apakah pihaknya ingin mengirim PBB ke liang lahad atau tidak. "No comment," kata Wasekjen PKS Abdul Hakim.
PAN menyampaikan partainya tak mungkin punya niatan sejahat itu. PBB dianggap PAN sebagai mitra perlombaan dalam kebaikan. PBB dan PAN punya kesamaan tujuan politik yang bisa disinergikan. Soal sikap PAN yang tak ikut membantu PBB saat dilanda kesulitan menuju Pemilu 2019, PAN punya alasan.
"Pada saat itu, semua partai politik juga sama-sama sibuk. Semuanya fokus mengurus bagaimana agar partainya masing-masing bisa lolos verifikasi," ujarnya.
Simak Juga 'Kelakar Yusril: Kita Nyungsep di PTUN Gara-gar Ejek Jokowi':
(dnu/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini