Dr Helmi Divonis Seumur Hidup, Pengacara: Tak Sesuai Realitas

Jakarta - Tim kuasa hukum dr Ryan Helmi menyatakan pikir-pikir atas vonis hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim. Tim kuasa hukum dr Helmi menilai hukuman penjara seumur hidup tidak sesuai dengan fakta.

"Terhadap putusan itu, kami pikir-pikir. Karena tidak sesuai dengan permintaan kami, terkait dengan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga kami meminta 15 tahun penjara," kata kuasa hukum dr Helmi, Muhammad Rifai, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Tembak dr Letty, Dokter Helmi Divonis Penjara Seumur Hidup

Dia menegaskan senjata yang dibeli oleh dr Helmi hanya digunakan latihan, bukan untuk membunuh. Karena itu, menurutnya, vonis penjara seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan berencana itu tidak sesuai dengan realitas.

"Tapi berkebalikan dengan hukuman seumur hidup tidak sesuai dengan realitas atau fakta hukum bahwa pembelian itu bukan untuk bunuh seseorang," ujarnya.

Meski demikian, dia juga merasa bersyukur karena hakim tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum.

Baca juga: Pengacara dr Helmi: Menuntut Mati, Itu Tak Manusiawi

"Yang diperjuangkan kami untuk menghindari dari hukuman mati sudah tercapai sebenarnya. Kami sekaligus bersyukur juga," tambah Rifai.

Sebelumnya, dr Ryan Helmi divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penembakan Letty Sultri. Helmi terbukti melakukan pembunuhan berencana dan memiliki senjata api tanpa izin.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ryan Helmi alias Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api," ujar hakim ketua Puji Harian saat membaca amar putusan di PN Jakarta Timur, Penggilingan, Cakung, Jaktim.

"Menjatuhkan pidana kepada Ryan Helmi oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup," sambungnya.

Dokter Helmi terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. (ibh/rvk)