KPK Rekomendasikan Ahli ke Polisi Usut Dugaan Korupsi Rehab Sekolah

Jakarta - Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mendapat asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan dugaan korupsi rehabilitasi berat sekolah di DKI Jakarta. Salah satunya memberikan rekomendasi saksi ahli.

"KPK akan merekomendasikan beberapa ahli yang menurut KPK tepat karena KPK sudah pernah menggunakan ahli tersebut dalam kasusnya," ucap Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Polisi Sudah Periksa Kepsek soal Dugaan Korupsi Rehab Sekolah di DKI

KPK akan membantu polisi dalam mencari keterangan ahli yang kompeten di bidangnya. Hal itu dilakukan dalam upaya pengusutan kasus tersebut.

"Misal dalam masalah konstruksi dia menggunakan ahli yang ini atau mereka bertanya apakah dari pihak Polri sudah menggunakan ahli, KPK akan melihat keterangan ahlinya," ujar Adi.

Adi menyebut kerja sama ini bukan pertama kali. Dalam penanganan kasus korupsi, Adi mengklaim mendapat audit dari KPK.

"Kita setiap saat selalu diaudit KPK, karena setiap SPDP yang kita munculkan dalam TPK itu terlaporkan ke KPK dan KPK punya datanya," ucap Adi.

Lembaga antirasuah ini, lanjut Adi, mengikuti setiap perkembangan kasus korupsi yang ditangani pihak kepolisian. "Mereka bertanya hal-hal tentang pelaksanaannya sambil mencatat progres report-nya," ucap Adi.

Adi belum memastikan apakah KPK sudah memberi masukan ahli konstruksi. Namun polisi maupun KPK akan berkomunikasi jika Polri memiliki ahli konstruksi sendiri.

"Tinggal nanti, KPK melihat ahli konstruksi yang kita tunjuk, apakah sudah mampu memberikan support terhadap proses penanganan kita," kata Adi.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi, Polisi akan Periksa Kontraktor Rehab Sekolah

Jika menganggap perlu ada ahli lain, KPK akan memfasilitasi dan mendatangkan ahli tersebut. "Jadi mereka yang tunjuk, mereka yang bantu," kata Adi.

Penyelidikan kasus ini berawal dari temuan Inspektorat DKI. Temuan itu mengindikasikan adanya proses perencanaan rehab yang tidak sesuai dengan proses pelaksanaan.

"Ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan spec-nya kali, apa. Temuan itu ditindaklanjuti oleh kita untuk mendalami apakah memang temuan Inspektorat itu ada indikasi tindak pidana korupsi," ujar Adi di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (13/7) lalu.

Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal saat itu mengatakan pihaknya juga melakukan penyelidikan terkait dugaan proyek rehabilitasi sekolah yang bermasalah. Namun dia belum bisa memastikan jumlah sekolah tersebut.

"Ada pekerjaan yang nggak sesuai dengan kontraktor. (Soal proyek rehab sekolah berjumlah 119) tapi itu kan nggak semua itulah. Itu perlu diteliti benar apa nggak, semuanya benar atau nggak," ujar Zainal, Rabu (4/7). (mei/haf)