Rabu 01 Agustus 2018, 15:58 WIB
KY Petakan Potensi Konflik di Lembaga Peradilan pada Pemilu 2019
Ketua KY Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito (kedua dari kanan) di kantor Wapres. (Noval/detikcom)
Jakarta -
Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemantauan secara masif di 200 lingkungan peradilan pada Pemilu 2019. Pemantauan akan dipetakan ke daerah yang rawan konflik.
"Kita rencana 2019 itu akan melakukan pemantauan masif di berbagai daerah, kurang-lebih 200 lingkungan peradilan yang akan kita bagi peta-peta potensi yang menimbulkan konflik," ujar Ketua KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Jaja Ahmad Jayus di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).
Hal tersebut disampaikan anggota KY dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres. Pemetaan pengadilan di daerah rawan konflik akan dilakukan untuk Pemilu 2019.
"Dalam kerangka itu kita koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan sebagainya," katanya.
KY sendiri belum memiliki gambaran secara utuh terkait daerah yang rawan konflik saat Pemilu 2019. Namun KY akan melihat laporan dari pengadilan yang ada di daerah.
"Kita akan melihat laporan teman-teman pengadilan, mana saja daerah yang pernah bersengketa dengan pilkada/pemilu di masa lampau," tutur Ahmad.
KY juga sudah membuat buku tentang pemantauan persidangan terkait sengketa Pemilu. Nantinya akan ada delegasi dari KY yang melakukan pemantauan.
"Kita juga akan melakukan advokasi pada hakim yang berpotensi terjadi gangguan dari para pencari keadilan," ucapnya.
Selain itu, KY menyampaikan kepada JK terkait masalah yudisial yang berkaitan dengan proses pidana. KY sering melihat kehadiran terdakwa yang terlambat hadir di ruang sidang.
"Ini kaitan sinergi dengan kejaksaan dan lapas dengan pengadilan. Kita komunikasikan dengan Pak Wapres Jusuf Kalla biar ada penyelesaian," imbuhnya.
(nvl/dnu)
"Kita rencana 2019 itu akan melakukan pemantauan masif di berbagai daerah, kurang-lebih 200 lingkungan peradilan yang akan kita bagi peta-peta potensi yang menimbulkan konflik," ujar Ketua KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Jaja Ahmad Jayus di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).
Hal tersebut disampaikan anggota KY dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres. Pemetaan pengadilan di daerah rawan konflik akan dilakukan untuk Pemilu 2019.
KY sendiri belum memiliki gambaran secara utuh terkait daerah yang rawan konflik saat Pemilu 2019. Namun KY akan melihat laporan dari pengadilan yang ada di daerah.
"Kita akan melihat laporan teman-teman pengadilan, mana saja daerah yang pernah bersengketa dengan pilkada/pemilu di masa lampau," tutur Ahmad.
KY juga sudah membuat buku tentang pemantauan persidangan terkait sengketa Pemilu. Nantinya akan ada delegasi dari KY yang melakukan pemantauan.
"Kita juga akan melakukan advokasi pada hakim yang berpotensi terjadi gangguan dari para pencari keadilan," ucapnya.
Selain itu, KY menyampaikan kepada JK terkait masalah yudisial yang berkaitan dengan proses pidana. KY sering melihat kehadiran terdakwa yang terlambat hadir di ruang sidang.
"Ini kaitan sinergi dengan kejaksaan dan lapas dengan pengadilan. Kita komunikasikan dengan Pak Wapres Jusuf Kalla biar ada penyelesaian," imbuhnya.
(nvl/dnu)
