Rekomendasi KASN Soal Pencopotan, Ini Tanggapan F-Golkar DKI

Rina Atriana - detikNews
Sabtu, 28 Jul 2018 14:27 WIB
Suasana pelantikan Wali Kota di Balai Kota (Foto: Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Fraksi Golkar DPRD DKI menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur DKI Anies Baswedan harus sama-sama memberi penjelasan soal pencopotan pejabat. KASN menjelaskan soal poin dugaan pelanggaran Anies, sedangkan Anies soal alasan pencopotan itu sendiri.

"Saya rasa biar tuntas, KASN-nya harus menjelaskan secara tuntas ke publik bahwa apa sebenernya yang dinyatakan melanggar," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (28/7/2018).

"Nanti kan bisa dijelaskan juga oleh Pemda DKI kenapa itu dilakukan. Saya rasa semua hak, supaya semua clear," imbuhnya.


Menurut Ashraf, pasti Anies tak menentukan sendiri soal pencopotan sejumlah Wali Kota dan pejabat Pemprov DKI lain. Melainkan ada tim yang memberi masukan kepada Anies dan memiliki bagian masing-masing.

"Pak Anies melakukan hal itu semata-mata bukan pribadi beliau, bukan seorang gubernur. Keputusannya memang gubernur, tapi kan pertimbangannya, prosesnya ada di bagian-bagian, misal kepegawaian, analisa-analisa yang lain," tutur Ashraf.

"Masukan-masukan itu kan ada, kenapa diganti. Kenapa mereka dicopot harus dijelaskan dong. Saya rasa ada ketentuan yang mengatur terkait pejabat dan jabatannya," lanjutnya.


Sebelumnya KASN mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dikenai sanksi bila tak melaksanakan rekomendasi KASN terkait perombakan pejabat DKI. Rekomendasinya adalah mengembalikan jabatan kepada pejabat yang dicopot.

"Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut di atas, maka tersebut di atas berpotensi melanggar Pasal 78 juncto Pasal 61, 67, dan 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah," kata Ketua KASN Sofian Effendi, Jumat (27/7).


Terkait rekomendasi KASN ini, Anies merasa heran kenapa menyampaikan rekomendasi terkait perombakan pejabat DKI Jakarta secara terbuka. Anies pun siap menjawabnya.

"Saya cuma heran saja kenapa ketua KASN harus melakukan press release kan KASN bukan partai bukan ormas, bukan organisasi politik. Kenapa harus gunakan pernyataan terbuka? Kenapa nggak surat antara pemerintahan itu biasa kok kirim surat. Ada surat tunggu jawaban, surat tunggu jawaban," ungkap Anies saat menghadiri acara pertemuan akbar guru SLB se-DKI Jakarta di SLB A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (28/7).


Tonton juga video 'Sekda DKI: Ada Penghasut Persoalkan Pencopotan Walkot'

[Gambas:Video 20detik]

(rna/dkp)