Soal Gugatan Syarat Cawapres, Argumentasi Pengacara JK Dinilai Lemah

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Selasa, 24 Jul 2018 14:23 WIB
Relawan Jokowi menggelar konferensi pers terkait gugatan terhadap syarat cawapres yang diajukan oleh Perindo dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait. (Foto: Parastiti/detikcom)
Jakarta - Koordinator Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng mempersoalkan argumentasi pengacara Jusuf Kalla (JK) soal gugatan syarat cawapres ke MK. Rizal menilai argumentasi pengacara JK lemah.

"Dari kuasa hukum yang terkait kan baca, bahwa wapres tidak perlu diatur pembatasan kekuasaan karena wapres berbeda dengan presiden. Rasanya itu argumentasi hukum yang amat sangat super lemah," kata Rizal di Paradigma Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).


Ia menuturkan, posisi presiden dan wakil presiden menjadi satu kesatuan di dalam konstitusi dan tidak boleh dipisahkan. Dia tak sepakat dengan pandangan pengacara JK yang melihat presiden dan wakil presiden sebagai hal terpisah.

"Wapres dan presiden itu kan dalam konstitusi satu kalimat di Pasal 7 (UUD 1945) kan, dan dipilih barengan artinya kedaulatan rakyat dititipkan dalam posisi dan institusi. Tidak boleh dipisah kalau dari argumen hukum dari kuasa hukum terkait itu, ini harus dipisah," ujarnya.


Rizal menuturkan, argumentasi tersebut bisa saja digunakan, namun dalam forum yang berbeda. Jika pengacara JK meminta agar dipisahkan antara presiden dan wapres, menurutnya, tidak bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu boleh-boleh saja, tapi itu amendemen konstitusi namanya. Dan itu forumnya, forum parlemen 2/3 hak. Nah itu jangan di MK," tutup Rizal.

Sebelumnya, Gojo meminta MK untuk teguh menjaga konstitusi. Rizal menyatakan Gojo sepakat soal masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tidak boleh tak berbatas sebab kekuasaan yang berulang akan melahirkan kesewenang-wenangan.


Menurutnya, gugatan terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama halnya dengan mengutak-atik konstitusi. Jika dilakukan, hal itu akan membuka 'kotak pandora' yang berbahaya dan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang.

Tak hanya dari Gojo, pernyataan tersebut pun menjadi sikap yang disepakati beberapa aliansi. Di antaranya Seknas Jokowi, Projo, Bara JP, Satu Indonesia, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Komunitas APT, Almisbat, dan Pos Raya. (yas/jbr)