"Kebetulan di lapas ada koperasi. Mereka mungkin untuk beli tambahan makanan yang tak disiapkan lapas," katanya di Kemenkum HAM, gedung Imigrasi, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Standar makanan lapas hanya nasi, lauk, buah. Satu orang tetap nilainya Rp 15 ribu untuk tiga kali makan. Jadi seluruh Indonesia anggaran sampai Rp 14-17 ribu. Kalau mereka mau makanan tambahan, itu disiapkan koperasi," tuturnya.
Untuk mencegah adanya duit di lapas, Kemenkum HAM sedang menyiapkan sistem pembayaran nontunai. Upaya ini, kata Sri Puguh, bagian dari revitalisasi pemasyarakatan.
"Kami sedang bangun sistem cashless bekerja sama dengan pemerintah. Sejak kami dilantik melakukan revitalisasi pemasyarakatan. Standar sarana-prasarana yang dibutuhkan, bagaimana standard operating procedure mengetahui orang berubah sikap dari orang bersalah dan jadi taat. Itu bekerja dengan beberapa pihak untuk penilaian terukur," jelasnya.
Kemenkum HAM juga sedang mengupayakan agar Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan, mau menghibahkan tanah di Ciangir. Tanah itu untuk pembangunan lapas.
"Kami sudah bekerja sama, contohnya dengan Gubernur DKI, akan memberikan bantuan hibah tanah yang di Ciangir. Kemarin baru pinjam-pakai. Kami harap, dengan adanya nanti lapas di Ciangir, merupakan lapas bisa mengoptimalkan tenaga kerja produktif yang punya kesempatan kerja. Jadi mereka tak buat pelanggaran lagi," kata Sri Puguh.
Tonton juga 'Menteri Yasonna: Godaan Lapas Sukamiskin Begitu Besar':
(idn/nkn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini