KPK Nilai Fahri Berimajinasi Kaitkan OTT di Lapas dengan RKUHP

Jakarta - KPK menyatakan tetap bekerja sebaik-baiknya untuk memberantas korupsi. Hal itu dilakukan KPK untuk memenuhi amanat yang ada di dalam undang-undang.

"Melakukan pemberantasan korupsi itu pekerjaan KPK. Kami bekerja sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia melalui Undang-Undang KPK. Jadi mari kita buktikan saja bahwa kita semua bekerja sesuai kewenangan masing-masing, tidak hanya bicara," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Hal itu diucapkan Febri untuk menjawab tudingan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahwa KPK tidak punya kerjaan dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin. Febri juga membantah tudingan Fahri yang menilai OTT itu agar pembahasan RKUHP tidak dilanjutkan.

Baca juga: OTT Kalapas Sukamiskin, Fahri: KPK Nggak Ada Kerjaan Lagi

"Kita sudah sering mendengar imajinasi seperti itu. Tapi yang pasti, yang dipegang oleh KPK, kalau terkait RUU KUHP, apa yang disampaikan oleh Presiden itu sudah sangat clear," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Lapas Sukamiskin pada Jumat (20/7) terkait dugaan adanya suap untuk memperoleh fasilitas tambahan dalam sel. Total ada enam orang yang diamankan KPK.

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, KPK menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya ialah Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, stafnya Hendry Saputra, narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah, dan narapidana umum Andri Rahmat.

Baca juga: OTT Kalapas Sukamiskin, Yasonna: Saya Stres, Kebangetan Banget

Wahid diduga menerima dari Fahmi, yang merupakan suami Inneke Koesherawati. Suap itu diduga berupa dua unit mobil dan sejumlah uang.

Menanggapi itu, Fahri Hamzah menyatakan OTT tersebut hanya cari sensasi. Dia juga mengaitkannya dengan RKUHP yang saat ini dibahas di DPR.

"Kalau saya sih, mohon maaf ya, ini KPK kayak yang nggak ada kerjaan lagi. Jadi dia sibuk mencari sensasi-sensasi," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

"Ini untuk menekan supaya KUHP tidak diteruskan. Itu yang saya dengar, sehingga presidennya menjadi takut, presidennya ditakut-takutin tangkap sana-tangkap sini yang bukan pekerjaan dia. Sistem pemasyarakatan itu bukan tanggung jawab KPK, apalagi kalau kemudian itu karena operasi intelijen," sebut Fahri.



Tonton juga 'Fahri Hamzah: JK di Masa Jokowi Cuma Embel-embel Saja':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/hri)