KPU Tak Tunggu Hasil Gugatan PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Jakarta - KPU tetap akan memproses pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Salah satu isi aturan itu mengenai mantan terpidana korupsi yang dilarang untuk nyaleg.

Di sisi lain, PKPU itu tengah digugat ke Mahkamah Agung (MA). Namun KPU bergeming.

Baca juga: Ingat, Ini Hari Terakhir Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2019

"Iya kan kita ikuti apa yang ada dalam Peraturan KPU. Jadi yang kita maksud itu, dia didaftarkan boleh, dia didaftarkan, diterima, nanti saat verifikasi per calon. Kita kan nggak pernah tahu proses persidangan di MA. Kalau misalnya judicial review itu akan selesai kapan," ujar Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Arief mengatakan partai politik akan rugi jika tetap mendaftarkan bacaleg yang tidak sesuai aturan PKPU terkait mantan koruptor tersebut. Sebab, KPU akan menyaring para bacaleg saat tahap verifikasi.

"Justru nanti partai akan rugi kalau misalnya tidak diberikan kesempatan untuk mengganti sekarang, karena nanti pada saatnya itu ada tahapan yang sudah nggak boleh lagi diganti (nama bacaleg)," kata dia.

Baca juga: KPU Siap Hadapi Gugatan Taufik cs soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Seperti diketahui, saat ini peraturan KPU yang melarang eks koruptor nyaleg ramai-ramai digugat ke MA. Sedikitnya lima orang menggugat peraturan itu. Mereka adalah:

1. Nomor 43 P/HUM/2018
Penggugat Wakil Ketua DPRD M Taufik. Ia pernah dihukum 18 bulan penjara dalam kasus korupsi KPUD Jakarta.

2. Nomor 44 P/HUM/2018
Penggugat Djekmon Amisi.

3. Nomor 45 P/HUM/2018
Penggugat Wa Ode Nurhayati. Mantan anggota DPR itu pernah dihukum 6 tahun penjara dalam kasus korupsi.

4. Nomor 46 P/HUM/2018
Penggugat Jumanto.

5. Nomor 47 P/HUM/2018
Penggugat Masyhur Masie Abunawas dkk. (dhn/dhn)