DetikNews
Kamis 12 Juli 2018, 22:45 WIB

SBY Bicara 5 Poin Kontrak Politik untuk Capres-Cawapres PD

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
SBY Bicara 5 Poin Kontrak Politik untuk Capres-Cawapres PD Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Partai Demokrat hingga kini masih menjajaki koalisi di Pilpres 2019. Partai Demokrat telah merumuskan lima elemen yang bakal menjadi dasar kontrak politik dengan capres-cawapres yang bakal diusungnya. Apa saja?

"Kami merumuskan ada lima elemen utama yang kelak akan jadi bagian dari semacam kontrak politik antara capres dan cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat dengan Partai Demokrat," kata Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membacakan hasil sidang pertama Majelis Tinggi PD pada Senin (9/7) lalu melalui video yang diterima detikcom, Kamis (12/7/2018).


Poin pertama dalam kontrak politik itu adalah menganut ideologi Pancasila. Partai Demokrat, kata SBY, tidak mentolerir tokoh yang anti-Pancasila.

"Pertama adalah bidang ideologi. Kami ingin presiden dan wapres mendatang jelas tegas dan terang posisinya mendukung dan mengamalkan dengan penuh Pancasila, dan konsekuensinya pemimpin kita mendatang, tidak membuka ruang apa pun di negeri ini tumbuh ya ideologi paham atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila," tegas SBY.

"Misalnya di waktu lalu komunisme, juga tidak membuka ruang atas pikiran atau gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Ini posisi Partai Demokrat dan ini juga harapan mayoritas rakyat Indonesia," sambungnya.


Pada poin kedua, SBY menginginkan capres-cawapres yang memprioritaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dia berharap masalah tenaga kerja, daya beli rendah, dan kemiskinan bisa tertangani.

"Kita tahu bahwa rakyat kita menghadapi sejumlah permasalahan di bidang ekonomi dan kesejahteraannya. Misalnya sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, daya beli rakyat bagi golongan bawah golongan tidak mampu dan miskin tak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lantas kita juga tahu ada hambatan di sana-sini. Di dunia investasi dan usaha yang memerlukan penggerakan dari negara dan pemerintah agar dunia usaha dan investasi kita tumbuh makin baik," ucapnya.

SBY juga berharap kemiskinan bisa ditangani dengan serius. Dia juga mensyaratkan agar pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan manusia.

"Kemudian kemiskinan katakanlah mesti diturunkan dengan upaya yang makin serius. Juga diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusianya. Dan tidak kalah pentingnya rakyat berharap agar kebijakan pajak itu betul-betul adil dan tidak membebani rakyat, itulah apa yang kami dengar di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat," sambungnya.


SBY juga menyoroti pentingnya keadilan dalam hukum. Dia ingin penegakan hukum berlangsung adil dan tidak tebang pilih.

"Di bidang hukum dan keadilan, rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil pemberantasan korupsi tidak tebang pilih negara tidak melakukan intervensi. Dan hukum tidak boleh menjadi alat kekuatan politik mana pun," pesannya.

SBY menyebut sosok capres-cawapres yang bakal diusung Demokrat wajib menaati konstitusi dan hukum tata negara yang berlaku. Dia juga menyoroti soal kebebasan pers dan netralitas aparat.

"Keempat, menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, kita berharap pemimpin-pemimpin kita mendatang itu sungguh menaati konstitusi UU dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Kita juga berharap check and balances antarlembaga betul-betul tegas. Stabilitas politik sangat penting untuk ditegakkan tanpa cara-cara yang represif," paparnya.


"Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi. Netralitas aparat dalam pemilu itu juga harus ditegakkan kemudian rakyat juga berharap agar hoax dan berita palsu itu ditertibkan secara adil," sambungnya.

Terakhir, SBY menekankan sosok pemimpin wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dia mengingatkan toleransi penting agar dijunjung tinggi.

"Yang kelima, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme. Persatuan bangsa dan kerukunan sosial penting untuk ditegakkan. Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebinekaan, dan toleransi juga harus dipelihara," tegas SBY.
(ams/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +